Perjanjian Kawin Masih Menarik Diseminarkan

Perjanjian Kawin Masih Menarik Diseminarkan

Topik tentang perjanjian kawin, khususnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015 tertanggal 27 Oktober 2016 tentang Perjanjian Kawin, ternyata masih hangat dibicarakan oleh berbagai kalangan, baik kalangan Notaris maupun kalangan di luar notaris seperti perbankan dan instansi terkait. Pasalnya, berdasarkan putusan MK tersebut Perjanjian Kawin kini dapat dilakukan selama perkawinan berlangsung, menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya yang mengaturkan bahwa perjanjian kawin hanya dapat dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan.

Dampak dari adanya putusan MK tersebut, pertama-tama dirasakan oleh kalangan Notaris. Soalnya, dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya dikatakan bahwa syarat sahnya sebuah Perjanjian Kawin antara lain adalah, dibuat di hadapan Notaris dan dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil (bagi subyek non muslim) atau ke Kator Urusan Agama, KUA (bagi subyek yang beragama Islam). Permasalahan muncul ketika kedua instansi tersebut menolak untuk mencatatakan Perjanjian Kawin yang dibuat berdasarkan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 dimaksud, dengan alasan belum ada petunjuk teknis (juknis) atau petunjuk pelaksanaan (juklak) dari putusan tersebut. Dampaknya, banyak Notaris yang memilih untuk tidak membuatkan akta perjanjian kawin berdasarkan putusan MK dimaksud, sampai permasalahan ataupun perbedaan pendapat tentang pelaksanaannya tuntas.

Berangkat dari kondisi yang demikian, Ikatan Alumni Kenotariatan Universitas Diponegoro (Ikanot Undip) berinisiatif menggelar seminar nasional tentang Perjanjian Kawin dengan menghadirkan sederetan nama pembicara dari “kalangan atas” yang sangat berkompeten di bidangnya, diantaranya Hakim Agung Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, Direktur Perdata Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Daulat Pandapotan Silitonga, SH, MHum, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Prof. Dr. Zudan Arif Fakruloh, SH, MH, dan Erna Sriyatmi, SH, MM dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI. Sedangkan dari kalangan praktisi, antara lain adalah Winanto Wiryomartani, SH, MHum, Dr. Diah Sulistyani Muladi, SH, CN, MHum, dan Dr. Habib Adjie, SH, MHum.

Seminar nasional yang diberi tajuk “Konsekuensi Yuridis Perjanjian Kawin Terhadap Notaris dan PPAT Serta Perbankan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/ PUU-XIII/ 2015” itu, digelar di Hotel “Grand Sahid “Jakarta pada medio Mei 2017 lalu dengan diikuti tidak kurang dari 300 peserta yang terdiri dari berbagai kalangan.

Dalam penyampaiannya, Gayus Lumbuun mengatakan bahwa pembuataan Perjanjian Kawin tidak boleh merugikan pihak ketiga. Oleh karena itu, Notaris dalam pembuatan aktanya, hendaknya memperhatikan syarat-syarat sahnya Perjanjian Kawin, diantaranya harus dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil atau ke KUA. “Tanpa pencatatan yang demikian, akta Perjanjian Kawin tersebut akan terdegradasi sebagai perjanjian dibawah tangan,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Gayus, Notaris sebaiknya meneliti terlebih dahulu dokumen terkait dengan harta dalam isi perjanjian yang akan dituangkan dalam akta serta memperhatikan aspek publisitas, agar tidak ada pihak ketiga yang dirugikan. Disamping itu, Notaris juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan KUHPerdata terkait perjanjian yang berkenaan dengan harta benda. “Intinya, bagaimana caranya agar WNI yang menikah dengan WNA dapat tetap memiliki tanah berdasarkan ketentuan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan niat baik dari keinginan pisah harta tersebut,” tandasnya.

Pendapat senada dilontarkan oleh Daulat Silitonga selaku pejabat yang mewakili Kemenkumham, yang mengingatkan tentang pentingnya faktor publisitas dalam proses pembuatan akta perjanjian kawin demi kepentingan pihak ketiga. “Jangan sampai pihak ketiga tidak tahu, karena dapat berdampak timbulnya kerugian bagi pihak ketiga,” ujarnya. Terkait adanya keengganan Notaris membuat akta perjanjian kawin berdasarkan putusan MK dimaksud, Daulat mengingatkan tentang ketentuan yang menyatakan bahwa Notaris tidak boleh menolak pihak yang ingin membuatkan akta.

Sementara itu, Zudan Arif Fakruloh selaku Dirjen Dukcapil Kemendagri, dalam penyampaiannya menyatakan bahwa sebagai bentuk diskersi, pihaknya akan membuat Surat Edaran kepada Dukcapil Kota/Kabupaten se-Indonesia agar menerima pencatatan akta Perjanjian Kawin yang dibuat berdasarkan putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015. Sedangkan pencatatan di KUA menjadi kewenangan Kementerian Agama (Kemenag) RI untuk mengeluarkan surat semacam itu. “Bagi pasangan yang dalam masa pernikahan telah membuat akta perjanjian kawin, akan dibuatkan catatan pinggir di register akta dan kutipan akta perkawinan di setiap Kantor Catatan Sipil Kota/Kabupaten,” kata Zudan menambahkan.

Pada saat berita ini diturunkan, diperoleh informasi bahwa secara resmi Ditjen Dukcapil Kemendagri telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 472.2/5876/Dukcapil tertanggal 19 Mei 2017, yang ditujukan kepada seluruh Kepala Dinas Dukcapil di tingkat Kota/Kabupaten se-Indonesia. Dalam SE tersebut juga dilampirkan contoh format pencatatan akta dimaksud.

Suasana seminar

Suasana seminar

Habib Adjie yang tampil sebagai pembicara terakhir, mengawali penyampaiannya dengan guyon. “Biasanya, pada seminar seperti ini, yang ada di pikiran peserta, khususnya Notaris, ialah, ada contoh aktanya ‘nggak ?,” guyonnya, disambut tepuk tangan meriah seluruh hadirin. Selanjutnya Habib mengatakan bahwa dengan adanya respon dari pihak Dirjen Dukcapil Kemendagri, maka ke depan pembuatan akta Perjanjian Kawin sudah hampir tidak ada hambatan. “Tinggal menunggu respon dari pihak Kemenag, dalam hal ini KUA, kapan membuat surat edaran serupa,” imbuh dia.

Lebih lanjut Habib mengatakan bahwa putusan MK bersifat beinding dan sering menciptakan hukum yang baru, sehingga tidak perlu ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan lainnya seperti juklak ataupun juknis. Namun demikian, Habib berpendapat, sebagai solusi bagi para pihak yang beragama Islam, melalui Notaris yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada Pangadilan Agama agar dikeluarkan penetapan yang memerintahkan dinas KUA untuk mencatatkan akta Perjanjian Kawin yang dibuat berdasarkan putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 dimaksud. (Agus Riyanto dan Victor Ambarita)

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts

Comments are closed.