Peran Badan Usaha Di Luar Perseroan Terbatas Dalam Memberikan Kontribusi Bagi Peningkatan Eonomi Nasional

(Oleh : Dr.Herlien Budiono, S.H.)

 

Herlien Budiono

Herlien Budiono

I. Pendahuluan

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, demikian salah satu konsideran dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).
Badan usaha berbentuk PT telah diatur tersendiri di dalam UUPT. Maatschap masih diatur di dalam Bab Kedelapan, bagian kesatu, buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd) dengan judul “Tentang Perseroan” (Pasal 1618 – Pasal 1652 KUHPerd). Fa dan CV diatur di dalam bab Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHDag) dengan judul “Tentang perseroan firma dan tentang perseroan secara melepas uang yang juga disebut perseroan komanditer” (Pasal 16 – Pasal 35 KUHDag).
Secara yuridis, Pasal I Aturan Peralihan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, menegaskan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini. Penyusun konstitusi Indonesia menyadari adanya beberapa persoalan hukum yang belum diatur oleh perundang-undangan nasional, sehingga untuk menghindari kekosongan hukum, produk peninggalan pemerintah kolonial Belanda masih diterapkan. Dengan perkembangan laju perekonomian nasional, maka peraturan perundang-undangan yang mengatur badan usaha di luar PT dan masih mendasarkan pada peninggalan kolonial perlu ditinjau kembali. Peninjauan tersebut berkaitan tidak saja dengan dasar berpijaknya badan usaha di luar PT selain pada landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan sosiologis tetapi juga perlu adanya tinjauan teoretis-praktis keberadaan badan usaha tersebut sehingga dapat diperoleh kajian tentang manfaat dan kontribusi dari keberadaan badan usaha di luar PT bagi perekonomian nasional, khususnya bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Untuk lebih memfokuskan peran badan usaha di luar PT, penulis membatasi pada uraian mengenai sejarah maatschap, badan hukum, hakekat maatschap yang merupakan dasar dari badan usaha di luar PT, khususnya ciri-ciri, bentuk dan jenisnya, dan secara singkat Fa dan CV. Diakhiri dengan perubahan dan perkembangan badan usaha di luar PT di Nederland.
Di dalam tulisan ini akan menggunakan istilah maatschap atau persekutuan perdata dan sekutu atau pesero.
II. Sejarah perkembangan maatschap
Hukum perseroan dimulai dengan societas pada zaman Romawi yang berbeda bentuknya dengan perseroan perdata (maatschap) sebagaimana dikenal sekarang. Pada mulanya bentuk societas adalah kebersamaan dalam hal pemililikan bersama harta kekayaan keluarga untuk meneruskan perusahaan pewaris oleh para ahliwarisnya yang tidak mendasarkan pada suatu hubungan kerja sama serta tidak mempunyai tujuan bersama. Baru kemudian societas didasarkan pada perjanjian dengan memasukkan uang, benda dan tenaga bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan membagi kerugian bersama yang merupakan perserikatan kekayaan (vermogensgemeenschap) . Berkat Pothier (1699-1772) dengan tulisannya, Traité du contrat de société, dan Code Civil (1804), societas ini pada tahun 1838 diatur di dalam Burgerlijk Wetboek Nederland (oud=lama, Pasal 1655-Pasal1689) dengan judul “Van maatschap of vennootschap” . Istilah-istilah tersebut adalah sinonim dan merupakan terjemahan dari societas .
Pada abad ke 13 dan ke 14 muncul di kota-kota Italia-Utara dan juga beberapa tempat di Eropa bentuk perjanjian kerja sama yang memenuhi kebutuhan perdagangan pada waktu itu:
1. kontrak dimana dua atau lebih pedagang mengikatkan diri untuk bersama menjalankan perusahaan dibawah satu nama (nama dagang). Pada asasnya kontrak ini mempunyai daya kerja keluar: tiap peserta berwenang menurut hukum untuk mewakili peserta lainnya terhadap pihak ketiga, kecuali kewenangan ini dibatasi di dalam kontraknya. Tanggung gugat para peserta terhadap pihak ketiga adalah secara tanggung renteng sedangkan kekayaan perseroan terutama adalah untuk memperkuat tuntutan dari pihak kreditor perusahaan.
2. kontrak dimana seseorang memberikan/menyerahkan secara kepercayaan sejumlah uang atau barang kepada seorang pedagang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan memperoleh keuntungan dengan risiko adanya kemungkinan mengalami kerugian yakni hilangnya uang/barang yang diserahkan. Kontrak semacam ini di Italia dikenal diantaranya sebagai commenda (commendare=toevertrouwen (mempercayai)) .
Pada abad pertengahan para ahli hukum Romawi memandang bentuk kerja sama ini sebagai bentuk khusus dari societas, sebagai perseroan dagang (handelsvennootschappen) dan hingga kini Fa dan CV dianggap sebagai bentuk khusus dari maatschap. Sifat kerja sama antar orang atau asosiasi perorangan (personen-associaties) adalah perusahaan perorangan dengan tanggung gugat secara tanggung renteng. Perseroan akan berakhir dengan meninggalnya salah seorang peserta .
Dari bentuk societas sebagai pemilikan kekayaan bersama, tumbuh suatu bentuk kerja sama. Mendasarkan pada perjanjian diantara peserta/pemilik bersama lahir pula janji-janji bahwa dengan bantuan dari para peserta hendak dicapai tujuan bersama, yakni tercapainya suatu keuntungan.
III. Badan usaha sebagai badan hukum
A. Badan hukum
Manusia (natuurlijk persoon) adalah pendukung hak dan kewajiban. Dalam dunia hukum dan pergaulan hukum dikenal istilah subyek hukum (subjectum juris). Manusia bukan satu-satunya subyek hukum, karena masih ada subyek hukum lainnya yakni segala sesuatu yang menurut hukum dapat mempunyai hak dan kewajiban, termasuk yang dinamakan badan hukum (rechtspersoon). Teori hukum mengenai apa subyek hukum dan siapakah subyek hukum merupakan persoalan teori dari hukum positif. Teori hukum bertanya akan kebenaran, merupakan suatu ajaran dan pengetahuan tetapi bukan suatu perintah. Walaupun teori hukum mempunyai lingkup sendiri, hukum positif akan tunduk pada teori hukum karena dengan adanya gejala baru yang timbul, teori hukum akan dapat memaksa untuk dilakukan peninjauan atau pembaharuan hukum .
Kehadiran badan hukum dalam pergaulan hukum sejak permulaan abad ke-19 menarik perhatian kalangan ahli hukum. Teori-teori dan pendapat mengenai eksistensi badan hukum sebagai subyek hukum disamping manusia menjadi penelaahan filsafat hukum . Menurut Van Schilfgaarde dan Van Solinge, badan hukum bukan merupakan kategori dari hukum positif tetapi suatu perkembangan konstruksi pada hukum positif yang ditujukan dan cocok untuk dapat mengerti beberapa bagian dari hukum positif dan membawa keteraturan tertentu di dalam hukum positif tersebut .
B. Syarat-syarat badan hukum
Kapan dapat dikatakan adanya badan hukum tergantung pada syarat mana telah dipenuhi oleh badan usaha dan dapat dikaji dari sumber hukum formal, yakni:
1. telah dipenuhi syarat yang diminta oleh perundang-undangan, atau
2. telah dipenuhi syarat yang diminta oleh hukum kebiasaan, atau
3. oleh yurisprudensi, atau
4. doktrin .
Pasal 1 angka 1 UUPT secara tegas menyatakan, bahwa PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta peraturan pelaksanaannya. Demikian pula halnya dengan yayasan yang merupakan badan hukum menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan (UUYay). Dengan demikian, PT dan yayasan adalah badan hukum setelah dipenuhi syarat yang diminta oleh perundang-undangan.
Kebiasaan dan yurisprudensi merupakan sumber hukum formal sehingga jikalau tidak ditemukan syarat-syarat badan hukum dalam perundang-undangan dan doktrin, maka dicari sumbernya pada kebiasaan dan yurisprudensi. Yayasan sebelum berlakunya UUYay telah diakui eksistensinya di dalam pergaulan hukum, sebagai badan hukum berdasarkan kebiasaan dan yurisprudensi. Pada umumnya doktrin mendasarkan pada syarat-syarat (unsur-unsur) yang dapat dipakai sebagai kriteria untuk menentukan adanya kedudukan sebagai badan hukum, yakni:
a. adanya harta kekayaan yang terpisah;
b. mempunyai tujuan tertentu;
c. mempunyai kepentingan sendiri;
d. adanya organisasi yang teratur.
III. Persekutuan Perdata (maatschap)
Empat faset dari pengertian maatschap .
1. maatschap sebagai perjanjian dalam artian suatu tindakan hukum dimana para sekutu/pesero saling mengikatkan diri untuk melakukan beberapa hubungan hukum, demikian Pasal 1633 KUHPerd: ”Jika di dalam perjanjian persekutuan (…)”;
2. maatschap sebagai lahirnya sejumlah hubungan hukum diantara para sekutu/pesero dengan mendasarkan pada perjanjian, demikian diantaranya Pasal 1624 KUHPerd:” Persekutuan mulai berlaku sejak saat perjanjian (…)”;
3. maatschap sebagai kesatuan para sekutu/pesero yang satu sama lain terikat dalam hubungan hukum di dalam persekutuan. Dengan kata lain, suatu persekutuan orang bukan persekutuan modal; Pasal 1629 KUHPerd: ”Jika seorang sekutu telah menerima seluruh bagiannya dalam suatu piutang bersama, (…)”;
4. maatschap sebagai kekayaan bersama dari persekutuan/perseroan, sebagaimana dimaksud Pasal 1651 ayat kedua KUHPerd: ”(…) atas pembagian persekutuan (…)”.
Pasal 1618 KUHPerd yang merupakan terjemahan dari Pasal 1832 Code Civil memberikan gambaran mengenai maatschap sebagai suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya . Maatschap adalah suatu perjanjian (obligatoir) timbal balik dengan tujuan utama adalah hubungan kerja sama dan membagi keuntungan (voordeel) bagi para sekutu/peseronya. Pada perjanjian timbal balik yang umum terjadi adalah bahwa dengan telah dipenuhi prestasi yang dijanjikan, maka perjanjian telah selesai/berakhir. Hal mana berbeda dengan perjanjian (timbal balik) pada maatschap. Memang ada prestasi timbal balik yang dijanjikan diantara para sekutu, yakni menjanjikan pemasukan sesuatu atau inbreng tetapi tidak dalam artian tukar menukar. Mereka memasukkan sesuatu (inbreng) sebagai bagian kebersamaan (in gemeenschap). Inbreng yang digabungkan harus diusahakan oleh para sekutu/pesero untuk memperoleh keuntungan bersama. Ciri yang substansial adalah timbulnya kerja sama antar sekutu/pesero sebagai mata rantai antara inbreng dan keuntungan.
Sebagai bukti, bahwa maatschap merupakan perjanjian timbal balik yang mempunyai ciri ”khusus” adalah putusan Hoge Raad (HR 3 desember 1948, NJ 1949, 358; Gelders Dagblad) bahwa walaupun maatschap merupakan perjanjian timbal balik, tetapi ketentuan Pasal 1266 KUHPerd (syarat batal dianggap selalu dicantumkan pada perjanjian timbal balik) tidak dapat diterapkan pada hubungan (hukum) persekutuan (vennootschapsrelatie) karena jikalau salah satu sekutu/pesero telah ingkar janji, dan perjanjian maatschap menjadi batal maka kepentingan para sekutu/pesero lainnya dan juga pihak ketiga akan dirugikan. Melihat pada sifat yang menyimpang dari perjanjian timbal balik yang ”umum”, dan juga hal lain seperti adanya hubungan kerja sama antar sekutu/pesero, maka perjanjian untuk ”berdirinya” maatschap seharusnya merupakan ”Gesamtakt” atau tindakan hukum yang membentuk kebersamaan (gemeenschapsvormende rechtshandeling) . Maatschap an sich sebenarnya tidak didirikan seperti halnya pendirian PT; hubungan kerja sama lahir dengan adanya perjanjian .
Maatschap adalah bukan badan hukum. Pada badan hukum maka primer orang akan teringat pada organisasi, adanya organ-organ yang secara teratur bekerja untuk mencapai tujuan badan usaha. Adapun organ yang pada badan hukum tergantung pada ketentuan perundang-undangan seperti pada PT diharuskan adanya direksi, dewan komisaris dan rapat umum para pemegang saham. Pada yayasan ada keharusan organ seperti pembina, pengurus, dan pengawas. Apabila maatschap hendak dikategorikan sebagai badan hukum, maka perlu adanya organ “pengurus”. Kolektivitas atau kebersamaan para pengurus (collectiviteit van bestuurders) adalah tidak sama dengan college (=organ) pengurus. Dengan demikian, kolektivitas atau pengurus yang harus bertindak bersama-sama adalah tidak sama dengan collegiaal (organiek) pengurus yang (dapat) diputuskan berdasarkan korum tertentu. Keberadaan suatu organ pengurus tidak tergantung pada kebersamaan para pengurus, hal mana berbeda dengan kolektivitas .
IV. Ciri-ciri perjanjian maatschap
A. Unsur-unsur essentialia
Berdasarkan definisi Pasal 1618 KUHPerd maka maatschap mempunyai ciri-ciri :
1. Unsur perjanjian dan syarat sahnya perjanjian harus dipenuhi.
2. Pemasukkan (inbreng)
Tiap sekutu/pesero mengikatkan diri dan wajib memasukkan sesuatu dan menjadi kekayaan bersama. Memasukkan berarti tidak saja tindakan memasukkan tetapi juga obyek yang dimasukkan yang dapat berupa uang, benda, hak kenikmatan dari kebendaan atau tenaga/keahlian para sekutu/pesero (Pasal 1610 ayat kedua KUHPerd). Obyek yang dimasukkan adalah barang – benda atau hak – yang nantinya menjadi bagian dari kekayaan maatschap.
3. Membagi keuntungan (bersama)
Kewajiban untuk melakukan inbreng adalah dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya diantara para sekutu/persero. Ada dua tujuan yakni (1) memperoleh keuntungan dan (2) membagi keuntungan bersama.
Keuntungan dalam arti luas tidak saja berupa penambahan harta yang bersifat kebendaan (stoffelijk) tetapi juga dalam artian menghindari pengurangan harta, penghematan biaya. Sebagai contoh, beberapa pengacara bersama-sama membuka kantor dengan menggunakan gedung, perlengkapan kantor, karyawan bersama tetapi masing-masing berpraktek dan memperoleh penghasilan sendiri.
Masih dapat ditambahkan sebagai unsur (essentialia) tambahan :
4. Aktivitas
Aktivitas adalah bertindak dalam arti ekonomis yakni bekerja sama secara aktif di bidang lalu lintas ekonomi. Para sekutu/pesero berjanji untuk bersama-sama melakukan “sesuatu” dengan maksud memperoleh keuntungan. Inbreng hanya merupakan instrumen bantuan. Sebagaimana diucapkan oleh Ulpianus bahwa tidak akan ada societas kalau tidak ada affectio societatis (keinginan untuk bekerja sama, keinginan untuk membentuk maatschap).
5. Hak menentukan
Semua sekutu/pesero mempunyai hak menentukan mengenai segala hal berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai, kegiatan serta keuntungan dan penggunaannya. Undang-undang mengenai hak berpendapat ini hanya mengatur berkaitan dengan kewenangan pengurusan oleh para sekutu/pesero di dalam Pasal 1636-Pasal 1639 KUHPerd. Hak menentukan para sekutu/pesero tidak sama dengan hak menuntut prestasi pada suatu perikatan karena sifatnya adalah selain hak tuntut berdasar hukum perikatan juga ada hak menentukan yang bersifat keorganisasian (organisatierechtelijke trekken).
6. Kedudukan yang sama.
Dikatakan bahwa maatschap adalah bentuk kerja sama. Agar para pihak di dalam maatschap dapat bekerja sama maka diperlukan adanya kedudukan yang sama diantara para sekutu/pesero, tidak adanya hubungan atasan-bawahan. Hubungan diantara para sekutu/pesero bersifat sangat pribadi (hoogstspersoonlijk). Kedudukan yang sama diantara para sekutu/pesero tidak secara tegas disebutkan di dalam undang-undang, hanya beberapa putusan Hoge Raad menunjukan adanya kedudukan sama dari para sekutu/pesero . Justru di dalam literatur dan pendapat beberapa ahli hukum , perjanjian perburuhan dan perjanjian maatschap merupakan dua bentuk perjanjian yang bertolak belakang karena justru pada hubungan buruh-majikan tidak nampak adanya kedudukan yang sama diantara mereka. Memang pada semua perjanjian diperlukan “kerja sama” diantara para pihak agar terbentuk perjanjian tersebut tetapi bukan itu maksud hakekat dari suatu kerja sama.
B. Bentuk dan jenis persekutan perdata (maatschap)
Maatschap adalah perjanjian konsensuil yang bentuknya bebas sehingga maatschap dapat terbentuk karena kesepakatan yang tercapai secara lisan atau secara diam-diam. Biasanya perjanjian maatschap dibuat secara tertulis, dalam bentuk di bawah tangan atau dengan akta notaris.
Pasal 1620 KUHPerd menyebutkan adanya persekutuan penuh (algeheel) dan persekutuan khusus (bijzonder).
1. Persekutuan penuh (Pasal 1622 KUHPerd) adalah adanya perjanjian diantara para sekutu/pesero dengan tujuan memperoleh keuntungan mengenai segala apa dan dengan nama apapun yang diperoleh sebagai hasil dari kerajinan mereka (Pasal 1622 KUHPerd). Di dalam bentuk persekutuan penuh dimasukkan seluruh kerajinan dari para sekutu/pesero.
2. Persekutuan khusus (bijzonder) menurut Pasal 1623 KUHPerd adalah persekutuan yang hanya mengenai barang tertentu saja atau pemakaian atau hasil-hasil dari barang-barang itu atau mengenai suatu perusahaan maupun mengenai menjalankan suatu perusahaan (bedrijf) atau pekerjaan tetap (beroep).
Seringkali menjadi pertanyaan apakah antara suami-istri boleh membentuk maatschap, yang oleh Mohr dikatakan, bahwa hal tersebut dimungkinkan asalkan sekurangnya salah seorang suami atau istri memiliki kekayaan pribadi . Perlu diingat bahwa tidak diperbolehkan antara suami-istri mengadakan perjanjian yang dapat mengakibatkan pergeseran kekayaan (Pasal 149 KUHPerd) . Demikian pula Hoge Raad 24 Januari 1947, NJ 1947, nr 71, mengatakan bahwa dengan inbreng dimaksudkan untuk memperoleh alat (modal) bagi perseroan tanpa dengan demikian menyebabkan terjadinya pergeseroan kekayaan diantara para pesero .
C. Pekerjaan tetap (beroep) dan menjalankan perusahaan (bedrijf)
Undang-undang tidak memberikan batasan dari kedua pengertian bedrijf dan beroep. Di dalam masyarakat dikenal sebagai (vrije atau zelfstandige) beroep yakni dokter, pengacara, konsulen pajak dan notaris yang menjalankan suatu pekerjaan tetap (beroep). Pabrikan, menjalankan toko/warung atau restoran/cafe dikatakan bahwa mereka menjalankan suatu perusahaan (bedrijf). Selain perbedaan tersebut, masih dikenal pula perbedaan spesifik di dalam beroep, yakni dokter dan pengacara menjalankan pekerjaan atas dasar kualitas perorangan sedangkan notaris, juru sita atau hakim disamping adanya kualitas perorangan juga didasarkan pada kedudukan mereka sebagai pejabat .
Melakukan pekerjaan atas dasar dan alasan idiil yang secara teratur dan mandiri dalam bidang tertentu yang memiliki kualitas pribadi yang sangat terpelajar (hoogontwikkelde persoonlijke kwaliteiten) dalam bidangnya, digolongkan pada menjalankan pekerjaan tetap (beroep). Menjalankan perusahaan (bedrijf) adalah mereka yang secara teratur melakukan pekerjaan terutama atas dasar dan alasan materiil mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, serta tidak semata-mata mendasarkan pada kualitas perorangan dari orang yang menjalan perusahaan tersebut .
D. Perseroan firma (Fa) dan perseroan komanditer (CV)
Ketentuan perundang-undangan mengenai Fa dan CV boleh dikatakan sederhana, yakni di Bagian Kedua KUHDag, Pasal 16 hingga Pasal 35 KUHDag. Di dalam praktek beberapa ketentuan diabaikan seperti pendaftaran dikepaniteraan Pengadilan Negeri di daerah hukumnya perseroan bertempat kedudukan dan pengumuman dalam Berita Negara walaupun ada sanksi sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 29 KUHDag.
1. Perseroan firma (Fa)
Perseroan firma adalah tiap-tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan di bawah satu nama bersama (Pasal 16 KUHDag).
Ada tiga unsur Fa yakni:
a. Maatschap;
Fa adalah bentuk khusus dari persekutuan perdata (maatschap) sehingga unsur-unsur dari maatschap sebagaimana telah disebutkan di atas berlaku pula bagi Fa. “Aktivitas” Fa adalah menjalankan perusahaan.
b. Menjalankan perusahaan;
Bedrijf adalah semacam beroep, suatu species dari genus beroep. Bedrijf adalah aktivitas yang dilakukan secara teratur dan terbuka serta menjalankan perusahaan sebagai nafkahnya. Menjalankan perusahaan merupakan kegiatan yang dimana lebih diutamakan terhadap benda/barangnya ketimbang pada pedagangnya.
c. Di bawah satu nama bersama
“Di bawah satu nama” merupakan ciri dari sifat terbuka suatu Fa yang kepada pihak ketiga diperkenalkan bahwa perusahaannya menggunakan satu nama. Di dalam praktek seringkali menggunakan nama salah seorang pesero/firmant atau nama fantasi atau kombinasi dari nama-nama para pesero.
Seringkali oleh ahli hukum ditambahkan unsur satu lagi, yakni:
d. Bukan merupakan perseroan komanditer .
“Bukan merupakan CV” cukup signifikan untuk ditambahkan mengingat definisi Pasal 16 KUHDag menyebutkan bahwa “Fa ialah tiap-tiap perserikatan yang (…)” teks aslinya berbunyi “De vennootschap onder eene firma is de maatschap, tot (…)” . Unsur keempat dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa CV adalah pula suatu maatschap tetapi berbeda dengan Fa.
Pendirian Fa menurut Pasal 22 KUHDag, Fa dilakukan dengan akta otentik. Apakah dengan demikian akta otentik merupakan syarat mutlak untuk terbentuknya Fa? Anak kalimat dari Pasal 22 KUHDag mengatakan bahwa ”akan tetapi ketiadaan akta yang demikian tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga”. Ini berarti bahwa akta otentik berfungsi sebagai alat bukti jikalau seorang pesero/firmant harus membuktikan dirinya terhadap pesero/firmant lainnya (misalnya, hak subrogasi dan regres dalam hal pesero telah membayar utang perseroan) atau terhadap pihak ketiga (misalnya jikalau pesero/firmant atas nama perseroan menuntut pelaksanaan prestasi dari pihak ketiga dari perjanjian yang telah dibuat oleh salah seorang pesero/firmant).
2. Perseroan komanditer (CV)
CV yang juga dikenal sebagai perseroan dengan pesero pelepas uang merupakan bentuk khusus dari maatschap. Pasal 19 ayat kesatu KUHDag menyebutkan CV sebagai perseroan secara melepas uang yang didirikan antara satu orang atau beberapa pesero yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain.
Adapun unsur CV adalah:
a. maatschap;
b. menjalankan perusahaan;
c. di bawah satu nama bersama;
d. satu atau lebih pesero pengurus dengan satu atau lebih pesero komanditer yang hanya memasukkan modal.
Dari unsur CV tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa segala unsur dan persyaratan sahnya serta ketentuan lainnya dari maatschap berlaku pula untuk CV. Sebagaimana halnya dengan menjalankan perusahaan di bawah satu nama bersama berlaku keterangan mengenai Fa tersebut pada sub b dan sub c. Perbedaan utama dengan Fa adalah adanya dua jenis pesero pada CV yakni pesero pengurus yang mengurus dan mewakili perseroan, bertanggung jawab renteng dan pesero komanditer atau pesero diam yang hanya memasukkan modal dengan tidak diperbolehkan melakukan pengurusan dan tidak menanggung kerugian lebih daripada modal yang telah disetorkan.
CV sebagai bentuk varian dari maatschap dapat dihindari praktek woeker karena pesero komanditer atau pesero diam tidak meminjamkan uangnya dengan bunga akan tetapi memasukkan modal dengan mendapatkan keuntungan tetapi ikut serta mengambil risiko hilangnya modal yang dimasukkan tersebut.
V. Perubahan dan perkembangan badan usaha di luar PT
Terhadap ide dari pemberian kedudukan badan hukum kepada badan usaha yang menurut yurisprudensi dan doktrin belum dapat digolongkan sebagai badan hukum Mohr berpendapat, bahwa pemberian kedudukan suatu badan usaha sebagai badan hukum bukan merupakan suatu perubahan yang spektakuler. Kedudukan sebagai badan hukum berarti tidak lebih dari pengakuan akan adanya entitas di dalam lalu lintas hukum; yakni sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban. Tidak berarti, bahwa keterikatan para pesero akan tanggung gugat secara langsung terhadap perikatan yang dilakukan oleh perseroan akan hilang. Hubungan obligatoir diantara para pesero secara internal tetap eksis dan tidak membawa konsekuensi apapun terhadap kebadan hukumannya karena akan tetap tunduk pada perjanjian yang terjadi diantara para pesero. Kedudukan sebagai badan hukum hanya berakibat terhadap kekayaan perseroan yang bukan lagi merupakan pemilikan harta kekayaan bersama tetapi merupakan kekayaan dari perseroan. Hal tersebut penting berkaitan dengan posisi hak tuntut para kreditor dari perseroan.
Diusulkan sebagai titel 13 buku 7 BW, mengenai Vennootachap yang akan memperbaharui seluruh peraturan perundang-undangan tentang maatschap, Fa dan CV., maka vennootschap akan terdiri atas dua kategori pokok yakni perseroan modal (kapitaalvennootschap) dan perseroan perorangan (personenvennootschap). Di dalam perseroan modal terdapat Besloten Vennootschap (BV) dan Naamloze Vennootschap (NV).
Perseroan (vennootschap) adalah perjanjian untuk bekerja sama dari dua orang atau lebih serta bertanggung jawab bersama, dengan tujuan untuk dari pemasukan (inbreng) memperoleh keuntungan bersama. Unsur-unsurnya adalah perjanjian, bekerja sama, bertujuan memperoleh keuntungan bersama, dan kewajiban akan pemasukan (inbreng).
Tujuan dari perubahan perundang-undang ini adalah fleksibilitas tentang pemberian status badan hukum dengan kebebasan untuk memilih perseroan perorangan (personenvennootschap) dengan status badan hukum atau tidak yakni dengan mencantumkannya di dalam akta perjanjian perseroan tersebut .
A. Perseroan terbuka (openbare vennootschap) dan perseroan diam (stille vennootschap)
Oleh Wessels dan Verheij dijelaskan adanya dua kategori utama pada perseroan perorangan (personenvennootschap), yakni perseroan terbuka (openbare vennootschap) dan perseroan diam (stille vennootschap). Kategori perseroan terbuka terdiri dari empat subkategori. Diharapkan dikemudian hari, pembagian perseroan perorangan (personenvennootschap) adalah sebagai berikut:
– perseroan diam (stille vennootschap) dan
– perseroan terbuka (openbare vennootschap) yang dibagi lagi menjadi:
a. perseroan terbuka ”biasa” (”gewone” openbare vennootschap)
b. perseroan terbuka berbadan hukum (openbare vennootschap rechtspersoon)
c. CV (commanditaire vennootschap)
d. CV berbadan hukum (commanditaire vennootschap rechtspersoon)
Setiap perseroan yang bukan merupakan perseroan terbuka (openbare vennootschap) adalah perseroan diam (stille vennootschap).
1. Perseroan terbuka adalah badan hukum jika di dalam perjanjian perseroan yang di buat dengan akta notaris dengan jelas menunjukan keterangan yang relevan kepada pihak ke tiga, didaftarkan pada register perdagangan, menjalankan suatu beroep atau bedrijf dengan melakukan pekerjaan/tindakan yang jelas, teratur dan terang-terangan dengan menggunakan satu nama dengan mencantumkan dibelakang nama perseroan “Openbare Vennootschap” disingkat OVR. Pada perseroan terbuka maka para peseronya bertindak dan mewakili atas nama perseroan sebagai suatu entitas.
Pemberian kedudukan sebagai badan hukum bagi perseroan terbuka merupakan hal yang dianggap maju dan baru. Alasan yang utama terletak pada kebutuhan di dalam praktek yakni kemungkinan untuk memperoleh kedudukan sebagai badan hukum dan kedudukan badan hukum tidak sembarangan diberikan kepada semua perseroan. Keuntungan yang diperoleh berkaitan dengan kedudukan badan hukum bagi perseroan terbuka adalah di bidang hukum kebendaan dimana kekayaan merupakan kekayaan perseroan yang terpisah dari kekayaan para pesero bersama. Hal tersebut berakibat terhadap kekayaan perseroan yang tidak terganggu dengan keluarnya, penggantian atau masuknya para pesero dari perseroan. Tentu keadaan ini sangat penting bagi pihak ketiga berkaitan dalam hak tuntut mereka terhadap perseroan. Para kreditor prive/pribadi dari pesero tidak dapat menuntut kekayaan perseroan; perseroan bukan debitor dari kreditor prive/pribadi tersebut.
2 Perseroan yang tidak terbuka adalah perseroan diam (stille vennootschap). Jikalau suatu perseroan tidak memenuhi salah satu unsur dari perseroan terbuka, maka perseroan akan digolongkan pada perseroan diam (stille vennootschap). Jikalau perseroan ikut serta di dalam lalu lintas hukum, tidak menggunakan satu nama, menjalankan suatu beroep atau bedrijf, maka perseroan tersebut adalah perseroan diam (stille vennootschap.
3. Perseroan komanditer digolongkan pada perseroan terbuka dimana disamping adanya seorang atau lebih pesero ada seorang atau lebih pesero komanditer. Dibutuhkan syarat agar dapat digolongkan pada CV yakni bahwa pemasukkan oleh pesero komanditer tidak boleh hanya berupa tenaga, pesero komanditer tidak boleh melakukan tindakan hukum atas nama perseroan dan hanya bertanggung jawab hingga jumlah modal yang dimasukkan. Jikalau pada suatu waktu tidak ada pesero komanditer maka bukan merupakan CV lagi tetapi merupakan perseroan terbuka.
C. Perseroan (maatschap) dengan tanggung jawab terbatas (Limited Liability Partnership disingkat LLP)
Tanggung gugat merupakan masalah yang krusial pada suatu bentuk usaha. Oleh Wessels diusulkan untuk mendasarkan pada ketentuan Pasal 6:110 BW bentuk maatschap diberi kemungkinan untuk membatasi tanggung gugat yang diwajibkan oleh undang-undang yakni membatasi kerugian yang menurut kelayakan jauh melampaui ganti rugi yang dapat ditutup oleh asuransi, ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah. Beliau memberi contoh bahwa pada kertas surat suatu kantor pengacara di Nederland dibubuhkan catatan:
“Semua pekerjaan yang diterima dan dikerjakan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanggung gugat dibatasi sejauh ditanggung oleh asuransi yang diwajibkan terhadap tanggung gugat melakukan pekerjaan (beroepsaansprakelijkheid)” .
Latar belakang dari bentuk LLP adalah menciptakan adanya kemungkinan membatasi tanggung gugat terhadap ganti rugi diluar proporsi. Dengan cara pembatasan tanggung gugat ini berakibat, bahwa kesalahan yang dibuat oleh rekan/sekutu tidak akan membebani rekan/sekutu lainnya dan idealnya adalah tanggung gugat tidak akan melampaui ganti rugi sesuai dengan kepatutan/kelayakan yang dapat ditutup asuransi. LLP dikenal di Negara-negara Anglo-Amerika tetapi telah diikuti pula oleh Jerman. Diusulkan oleh Wessels untuk menyesuaikan ketentuan mengenai BV (Besloten vennootschap = PT di Indonesia) dengan LLP.
VII. Kesimpulan
Perundang-undangan kita mengenal empat bentuk kerja sama di bidang komersial, yakni persekutuan perdata (maatschap), perseroan firma (Fa), perseroan komanditer (CV) dan perseroan terbatas (PT). Bentuk badan usaha tersebut semuanya mempunyai kesamaan seperti kewajiban para pesero melakukan pemasukan (inbreng), dan (dengan bekerja sama) membagi keuntungan diantara mereka.
PT sudah terinstitutional dan mempunyai kedudukan sebagai badan hukum. Tiga bentuk badan usaha di luar PT mendasarkan keberadaannya pada perjanjian dan pada asasnya bersifat sangat pribadi (hoogstpersoonlijk) yang hanya dapat berfungsi dengan baik jikalau para pesero mempunyai cara berpikir atau paham yang sama. Usahanyapun dijalankan bersama sehingga dari hal-hal tersebut menyebabkan tidak mudahnya para anggota mengalihkan posisinya kepada orang lain. Kontinuitas badan usaha di luar PT sangat dipengaruhi oleh pribadi perorangan. Walaupun badan usaha di luar PT dianggap mempunyai ”kekayaan sendiri” yang menjadi jaminan tanggung gugat kreditor namun karena bukan badan hukum, maka tidak dapat memiliki hak dan kewajiban sebagaimana halnya pada suatu badan hukum.
Kegiatan beroep dan bedrijf dibawah satu nama dilakukan oleh perseroan di luar PT. Bentuk dan prosedur pendirian badan usaha di luar PT lebih sederhana, tidak memerlukan modal relatif besar, serta memenuhi falsafah kekeluargaan sebagai prinsip kebersamaan. Pemberian status badan hukum bagi perseroan tertentu akan memberi kepastian hukum yang berakibat antara lain bahwa kekayaan perseroan bukan lagi merupakan kekayaan bersama para pesero sehingga tidak mengganggu kelangsungan ”hidup” perseroan berkaitan dengan keluar-masuknya atau penggantian (para) pesero.
Perubahan dan perkembangan yang terjadi di di Nederland terhadap perubahan dan perkembangan badan-badan usaha di luar PT, dapat memberi inspirasi untuk membentuk undang-undang tentang badan usaha di luar PT baru yang paling sesuai bagi iklim ekonomi nasional.
Melihat pada adanya perkembangan terhadap pemberian status badan hukum pada perseroan di luar PT, maka dengan mengingat dianutnya demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan dan kesatuan ekonomi nasional, maka atas dasar tersebut bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) perlu diberi peluang untuk berusaha dengan badan usaha di luar PT sebagai bentuk kerja sama yang diberi status badan hukum.
Singkat kata:
1. Menyusun undang-undang badan hukum;
2. Menentukan batasan yang jelas antara pekerjaan tetap (beroep) dan menjalankan perusahaan (bedrijf);
3. Meninjau kembali ketentuan mengenai maatschap, Fa dan CV guna menyesuaikan dengan kebutuhan ekonomi nasional terutama bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) antara lain mengenai unsur-unsurnya, para pesertanya, tata cara/prosedur pendirian, tanggung gugat eksternal dan internal sehingga jelas perbedaannya dengan yayasan, perkumpulan dan koperasi, dengan
4. Membentuk undang-undang tentang badan usaha di luar PT yang baru.
– 0 –
(Sumber : Majalah MINUTA terbitan Mei 2013)

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts

1 Comment

  1. Bu Herlien, sekarang ini berbagai peraturan perundang-undangan telah menciptakan lembaga/institusi tersendiri untuk kepentingan pemerintah, misalnya ada BPJS, BPIH, SSK, dan lain-lainnya, yang ternyata kesemuanya ini bisa bertransaksi dalam Hukum Perdata, bahkan dianggap sebagai Subyek Hukum.