Menggapai Sinergi IPPAT – Kemen ATR/ BPN

Menggapai Sinergi IPPAT – Kemen ATR/ BPN

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II dan Upgrading Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) telah dilangsungkan di Denpasar Bali, pada 28-29 April 2017 lalu. Rakernas yang mengambil tempat di Hotel “The Patra” Kuta itu, diikuti 1200 peserta yang terdiri dari para PPAT yang berasal dari seluruh penjuru tanah air.

Suasana acara kali ini didominasi unsur-unsur budaya Bali, mulai dari penataan dekorasi, busana panitia, sampai ke rangkaian acara seremonial yang kental dengan nuansa budaya Bali. Sebagai pembuka, acara diawali dengan tari Brahmana yang dibawakan oleh 6 penari wanita. Tari Brahmana merupakan tari khas Bali yang mengandung makna penyambutan para tetamu. Disamping suasana seremonial, para peserta juga bisa menikmati panorama indah khas pantai Kuta Bali yang berada tepat di belakang Hotel The Patra tempat acara berlangsung. Keindahan pantai Kuta ini telah dimanfaatkan oleh panitia sebagai tempat berlangsungnya Acara “Malam Keakraban” pada hari pertama dengan menyuguhkan berbagai atraksi hiburan dan kesenian yang diperankan oleh masing-masing Pengurus Wilayah (Pengwil) IPPAT se-Indonesia.

Acara dimulai pukul 09.30 WITA pada hari pertama, diawali dengan menampilkan “Paduan Suara Pengwil IPPAT Bali” yang dirangkaikan dengan sambutan-sambutan. Sambutan pertama disampaikan oleh Ketua Panitia berupa laporan, dirangkaikan dengan sambutan Ketua Pengwil IPPAT Bali. Selanjutnya Ketua Umum IPPAT, Dr. Syafran Sofyan, SH, SpN menyampaikan sambutannya, dilanjutkan dengan sambutan Gubernur Bali yang diwakili oleh Sekertaris Daerah. Selanjutnya Direktur Jenderal (Dirjen) Hubungan Hukum Kementerian Agraria & Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN) menyampaikan sambutan mewakili Men ATR/BPN, sekaligus membuka acara yang ditandai dengan pemukulan Gong.

Seusai acara seremonial, acara dilanjutkan dengan upgrading berupa pemaparan materi yang dibawakan oleh para narasumber yang berkompeten di bidangnya, antara lain dari Kemen ATR/BPN, POLRI, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (saber pungli), PPATK, Ditjen Pajak, Perbanas, dan Pengurus Pusat (PP) IPPAT. Upgrading pada hari pertama diakhiri pada pukul 17.00 WITA.

Memasuki hari kedua, yang merupakan hari pelaksanaan rakernas berupa sidang pleno dan rapat-rapat komisi, terlihat lebih formal dibandingkan hari pertama, terutama dengan hadirnya Men ATR/BPN Dr. Sofyan Djalil yang berkenan melakukan pemukulan gong pertanda Rakernas II IPPAT dimulai secara resmi. Pada kesempatan kali ini, Men ATR/BPN Sofyan Djalil juga menyerahkan Kepmen ATR/BPN tentang Kode Etik PPAT kepada Ketua Umum IPPAT Syafran Sofyan di hadapan seluruh peserta Rakernas.

Dalam sambutan pembukaannya, Sofyan Djalil mengatakan bahwa rakernas sangat penting dan bersifat strategis bagi suatu organisasi, khususnya bagi organisasi profesi seperti IPPAT, karena selain dapat membangun kebersamaan bagi seluruh anggota juga sebagai momen mengevaluasi program kerja yang sudah berjalan. Pada kesempatan itu, Sofyan Djalil juga mengingatkan aeluruh PPAT agar selalu mentaati kode etik profesi yang telah disepakati bersama oleh IPPAT dengan Kemen ATR/BPN.

Sambutan Men ATR_Ka_BPNSelanjutnya Sofyan Djalil menegaskan bahwa Kemen ATR/BPN dan IPPAT harus melakukan perombakan dan pembenahan di lingkungan masing-masing. Menurutnya, saat ini permasalahan pertanahan sudah sangat kompleks, hampir 70 persen perkara yang diajukan ke Pengadilan menyangkut masalah tanah, oleh karena itu ke depan, Kemen ATR/BPN akan terus berupaya mencegah terjadinya sengketa tanah. “Untuk itu, kita harus melibatkan IPPAT agar dapat membantu mencegah timbulnya sengketa tanah sejak awal, khususnya terkait akta peralihan hak yang dibuat oleh PPAT,” imbuh dia.

Lebih lanjut Sofyan mengungkapkan bahwa pihaknya banyak menerima pengaduan terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPAT. Ia mencontohkan banyaknya dokumen sertipikat yang hilang di Kantor PPAT, banyaknya PPAT yang tidak melakukan pengecekan sertipikat sebelum menuangkan suatu perbuatan hukum dalam akta yang dibuatnya, banyaknya PPAT yang menerima pembuatan akta peralihan hak yang obyeknya tidak terletak di daerah kerjanya sehingga menggunakan format dan Kop PPAT lain di tempat tanah obyek perjanjian terletak, dan bentuk pelanggaran kode etik lainnya.

“Oleh karena itu pihak kami sangat menyambut baik dengan dibentuknya Majelis Pembina dan Pengawas PPAT, mari kita berantas PPAT yang masih melakukan pelanggaran,” kata Sofyan Djalil melanjutkan. Dia berharap, hubungan baik yang sudah terjalin selama ini antara IPPAT dengan Kemen ATR/BPN dapat ditingkatkan lagi dan dapat bersinergi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (Tim)

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts

Comments are closed.