Menelaah Peran Dan Fungsi Majelis Kehormatan Notaris

Menelaah Peran Dan Fungsi Majelis Kehormatan Notaris

“Majelis Kehormatan Notaris berperan melindungi profesi Notaris, bukan melindungi person Notaris,” kata Miftachul Machsun, SH menjawab pertanyaan salah seorang peserta seminar tentang Peran Majelis Kehormatan Notaris (MKN), di Surabaya pada 26 Mei 2016 lalu. “Jadi, yang dilindungi adalah profesinya, bukan Notarisnya,” lanjut Miftachul. Dengan demikian, ketika seorang Notaris melakukan atau diduga melakukan suatu tindak pidana yang tidak ada kaitannya dengan tugas jabatan Notaris, maka Penyidik tidak perlu meminta persetujuan MKN untuk memeriksanya. Sebaliknya kalau MKN Wilayah (MKNW) menerima permohonan persetujuan pemeriksaan Notaris atas dugaan tindak pidana di luar pelaksanaan tugas jabatan Notaris, maka MKNW harus menolaknya dengan alasan “tidak berwenang” memberikan persetujuan atau penolakan pemeriksaan atas kasus tersebut.

Dalam seminar yang diberi tajuk “Seminar Nasional Peran Majelis Kehormatan Notaris” itu, Miftachul Machsun tampil sebagai salah seorang pembicara disamping tiga pembicara lainnya, yakni Risbert Sulini Sulaeman, SH, MH, Dr. Habib Adjie, SH, MHum, ketiga-tiganya dari kalangan Notaris, dan Seprizal, SH, MH dari Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum & HAM (Kemenkumham) Jawa Timur, didampingi Jusuf Patrianto, SH, MHum yang bertindak sebagai moderator. Adapun seminar itu sendiri, terselenggara atas kerjasama Mahasiswa Angkatan Ke-10 Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama (Prodi MKn FH-UNNAR) Surabaya dengan Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (Pengwil INI) Jawa Timur.

Dengan peserta yang tidak kurang dari 250 orang, seminar dimulai dengan menyanyikan lagu “Indonesia Raya” yang dirangkaikan dengan “Hymne Ikatan Notaris Indonesia” dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, masing-masing sambutan dari Ketua Panitia William Teddy, SH, SiP, Dekan FH-UNNAR yang diwakili oleh Soleh, SH, MH, dan Ketua Pengwil INI Jawa Timur Dr. Erna Anggraini, SH, MSi.

Soleh

Soleh

Erna Anggraini

Erna Anggraini

Dalam sambutannya, Soleh mengatakan bahwa dalam Peraturan Menteri Hukum & HAM (Permenkumham) Nomor 7 Tentang Majelis Kehormatan Notaris terdapat ketentuan yang bersifat diskriminatif, yakni mendiskreditkan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Pasalnya, dalam permen tersebut dikatakan bahwa anggota MKN dari unsur akademisi berasal dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN). “Pada hal kualitas sebuah Perguruan Tinggi bukan ditentukan oleh status Negeri atau Swasta, tetapi berdasarkan akreditasi, banyak Perguruan Tinggi Swasta yang memiliki akreditasi-A,” kata Soleh menambahkan. Sementara itu, Erna Anggraini dalam sambutannya mengatakan bahwa antara Pengwil INI Jawa Timur dengan FH-UNNAR terdapat “MoU” kerjasama kegiatan ilmiah, dan seminar kali ini adalah salah satu wujud dari kerjasama dimaksud.

Memasuki acara inti, Risbert Sulini tampil sebagai pembicara pertama dengan makalah berjudul “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris”. Risbert yang juga anggota MKN Pusat (MKNP) itu lebih banyak membahas legalitas MKN sebagai institusi yang lahir berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Sementara Miftachul Machsun yang tampil sebagai pembicara kedua, membahas peran dan fungsi MKN sebagai institusi yang melindungi profesi Notaris, dikaitkan dengan Hak & Kewajiban Ingkar Notaris.

Selanjutnya, Seprizal yang tampil sebagai pembicara berikutnya, mengantarkan makalah berjudul “Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris”. Seprizal yang kini menjabat sebagai Kepala Divisi (Kadiv) Pelayanan Hukum & HAM (Yankumham) Kanwil Kemenkumham Jawa Timur itu, lebih banyak berbicara tentang pengalamannya sebagai anggota Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Jawa Timur. Dalam penyampaiannya, Seprizal mengatakan bahwa dalam kaitan peran MKN dengan hak ingkar Notaris, di satu sisi MKN berperan untuk mengijinkan Notaris membuka rahasia tentang isi akta yang dilindungi oleh hak ingkar tersebut. Hal itu perlu dipahami, mengingat pernah terjadi seorang Notaris yang diperiksa oleh MPW tetap bersikukuh merahasiakan isi akta yang dibuatnya.

7

Penyerahan cinderamata

Habib Adjie yang tampil sebagai pembicara terakhir, mengantarkan makalah berjudul “Memahami Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Berdasarkan Permenkumham Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris”. Dalam penyampaiannya, antara lain, Habib Adjie mempertanyakan “Apakah berlaku asas ‘fiktif negatif’ jika MKN Wilayah tidak bersidang untuk mengambil keputusan atas permohonan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim ?” Karena jika asas itu diberlakukan maka akan sangat merugikan Notaris yang sedang berhadapan dengan masalah penegakan hukum.

Seperti diketahui, dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, terdapat ketentuan yang mengatakan, “Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud”.

Jika ketentuan yang didasarkan pada asas “fiktif negatif” tersebut diberlakukan terhadap ketentuan Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5) Permenkumham No. 7 Tahun 2016 yang mengatakan bahwa, “Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan”, maka menurut Habib, hal tersebut dapat merugikan kepentingan Notaris yang bersangkutan. Dalam hal ini, institusi MKN adalah badan Tata Usaha Negara (TUN) yang keputusannya merupakan obyek sengketa peradilan TUN.

Seminar yang dimulai pada pukul 09.00 WIB itu diakhiri pada pukul 15.00 WIB, ditandai dengan penyerahan cindreramata kepada para narasumber, dirangkaikan dengan pemberian hadiah berupa buku karangan Dr. Habib Adjie, SH, MHum kepada 4 peserta penanya terbaik dan 1 peserta pendaftar pertama. (Bima)

 

Klik gambar di bawah ini untuk melihat foto lainnya :

Peran majelis kehormatan

 

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts

Comments are closed.