Majelis Kehormatan Notaris (Catatan Diskusi INC)

(Disusun Oleh : Dhyah Madya Ruth SN*)

 

Dhyah Madya Ruth  (kanan)

Dhyah Madya Ruth (kanan)

Satu dekade lalu, profesi Notaris sebagai pejabat umum yang mewakili negara masih menjadi hal yang sangat istimewa. Notaris pada saat itu bisa digambarkan sebagai sosok ahli hukum yang mumpuni, berwibawa, bermartabat dan disegani masyarakat. Notaris menjadi jabatan kepercayaan masyarakat. Bahkan hingga ada satu kepercayaan dalam masyarakat bahwa belum sempurna suatu perbuatan hukum kalau belum dibuat dalam bentuk akta autentik. Akta autentik memiliki kedudukan yang sangat istimewa karena dipercaya sebagai alat bukti yang sempurna.

Namun demikian, sepertinya tanggal 28 Mei 2013 menjadi turning point kesadaran para Notaris akan makna resiko dan tanggung jawab jabatan Notaris. Pada tanggal tersebut, Mahkamah Konstitusi (“MK”) memutuskan Perkara No. 49/PUU-X/2013 terkait uji materil terhadap Pasal 66 (1) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang diajukan oleh Kant Kamal, seorang Direktur Perusahaan swasta yang merasa dirugikan karena kasus hukumnya di SP3. Adapun alasan SP3 karena tidak mendapat persetujuan Majelis Pengawas Daerah. Kant Kamal, yang pada saat itu diwakili oleh kuasa hukumnya, Tomson Situmeang merasa hak konstitusional dirugikan.

Putusan MK No. 49/PUU-X/2013 tersebut akhirnya membatalkan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah”. Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang pada saat itu diketuai Akil Mochtar menyatakan bahwa frasa tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perlakuan berbeda terhadap Notaris dapat dibenarkan sepanjang perlakuan itu masuk dalam lingkup Kode Etik Notaris, yaitu terkait sikap, tingkah laku dan perbuatan Notaris yang berhubungan dengan moralitas. Adapun untuk proses peradilan guna mengambil dokumen dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dibuatnya tidak perlu meminta persetujuan Majelis Pengawas Daerah. Notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus diperlakukan sama dihadapan hukum seperti yang dijamin Pasal 27 (1) dan Pasal 28 D (3) UUD 1945.[1]

Pasca putusan tersebut, banyak sekali Notaris yang justru “dikerjain” dan menjadi “bulan-bulanan” para penghadap  dalam akta autentik (“client”). Padahal para penghadap tersebut sejatinya merupakan para pihak yang justru dibantu oleh Notaris dalam pembuatan akta autentik. Banyak kasus mulai bermunculan dimana client dengan bantuan pengacara mereka justru menjadikan Notaris sebagai sasaran antara, bahkan menjadi sasaran tembak atas ketidakpuasan sebagai implikasi perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

Maraknya Notaris yang terlibat kasus hukum, memberikan kesadaran penuh bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris bagaikan manusia setengah dewa. Notaris dituntut untuk bertindak cermat, hati-hati, berdasarkan asas kepatutan dan keadilan dalam memberikan jasa pelayanan hukum. Pembuatan akta harus dilakukan secara sempurna tanpa boleh ada salah, cacat dan cela (“zero mistakes”). 

Sebelum Putusan MK No. 49/PUU-X/2013, sangat sulit untuk melibatkan Notaris dalam sebuah perkara hukum karena adanya kewajiban mengajukan permohonan kepada Majelis Pengawas Daerah terlebih dahulu. Eksaminasi perkara oleh Majelis Pengawas Daerah menjadi sesuatu yang utama dalam pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim. Pasca Putusan MK No. 49/PUU-X/2013, banyak sekali Notaris yang sangat khawatir dengan resiko pekerjaan, tugas dan jabatannya.

Tak sedikit juga Notaris yang “nge-dumel” dan menumpahkan kekecewaan-kekecewaan mereka secara personal, baik melalui sosial media maupun melalui wadah organisasi profesi. Putusan tersebut menjadi titik balik kesadaran Notaris bahwa ternyata jabatan Notaris menjadi sangat rentan. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah sesuai Pasal 66 UU Jabatan Notaris teramputasi oleh putusan MK tersebut. Ketika itu organisasi profesi dipersalahkan karena dianggap larut dalam kepentingan politik kelompok, sehingga mengabaikan kepentingan anggota yang jauh lebih besar. Konstelasi politik internal yang membawa implikasi hukum yang sangat besar bagi perlindungan jabatan Notaris.

Begitu mudahnya kemudian “para pihak yang secara subjektif tidak puas” melibatkan Notaris dalam sengketa yang terjadi diantara para pihak, sementara Notaris hanya bertugas mengkonstantir dan memformulasikan keinginan para pihak dalam sebuah produk hukum yang dinamakan akta autentik. Para pihak mudah sekali melaporkan Notaris kepada pihak yang berwajib, menjadikan Notaris sebagai tergugat, bahkan sampai ada kasus dimana para pihak yang bersengketa bebas sementara Notaris yang membuat akta harus merelakan kantornya disita sebagai bentuk pertanggungjawaban secara perdata atas akta yang dibuatnya. Kewajiban untuk hadir dan memberikan keterangan kepada penyidik, walaupun tanpa rujukan kebenaran hukum yang tepat seolah menjadi sesuatu yang lumrah dijalani oleh Notaris. Paling tidak hal ini tentu saja cukup membuat stress dan membuang waktu Notaris, walaupun dapat juga dianggap sebagai “positive warning” bagi para Notaris agar bertindak cermat dan hati-hati berdasarkan kaidah, asas, dan prinsip ilmu kenotariatan.

Dalam berbagai kelompok diskusi kenotariatan, terlihat adanya kekecewaan dan keprihatinan atas oknum Notaris yang sembrono, lalai dan abai dalam melaksanakan tugas jabatannya. Beberapa masalah yang terekam antara lain masalah internal minimnya pengetahuan dan keterampilan hukum kenotariatan, kurangnya profesionalitas dalam memberikan pelayanan hukum, potensi adanya ketidak-kompakan dalam menjalankan jabatan dengan disinyalir adanya praktek “perang harga” yang berakibat terjun bebasnya nilai ekonomis sebuah akta.

Permasalahan internal jabatan Notaris tersebut kerap kali membuat posisi Notaris berada dalam permasalahan hukum baik pidana maupun perdata. Tak sedikit juga yang mempertanyakan dimanakah peran organisasi Notaris dalam memperbaiki semua hal tersebut.  Kondisi tersebut tentunya harus mendapat perhatian serius dari para Notaris dengan kesadaran penuh dan cita-cita untuk mengembalikan harkat dan martabat jabatan Notaris.

Berangkat dari realita tersebut, maka kemudian lahir UU No. 2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Amandemen ini kemudian menghadirkan kembali prinsip perlindungan bagi jabatan Notaris dengan nomenklatur baru yang disebut “Majelis Kehormatan Notaris”. Namun, Tomson Situmeang dalam kapasitasnya selaku advokat merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 66 (1) ‘sepanjang frasa dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris’, ayat (3) dan ayat (4) UU Jabatan Notaris. Ia merasa ketentuan tersebut berimplikasi pada hilangnya integritas pelayanan hukum yang melibatkan advokat, sehingga pelayanan hukum akan merosot dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum akan hilang. Maka ia kemudian mengajukan uji materil atas Pasal 66 (1), (3), (4) UU Jabatan Notaris yang mengatur adanya keharusan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris terhadap Notaris yang akan diperiksa dalam proses hukum. Putusan MK Perkara No. 72/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima karena tidak ada kerugian konstitusional baik secara nyata maupun potensial dengan berlakunya pasal yang diujikan tersebut.  MK menilai bahwa pemohon yang berprofesi sebagai advokat  justru telah dijamin dan dilindungi haknya dengan keberadaan Majelis Kehormatan Notaris, ketika ada seorang Warga Negara Indonesia yang mengajukan permohonan  untuk dihadirkan alat bukti berupa fotokopi minuta akta maupun Notaris.[2]

Setelah hampir 2 tahun setelah kehadiran UU No. 2 Tahun 2014, pada tanggal 5 Februari 2016 Menteri Hukum dan HAM RI kemudian menerbitkan aturan teknis dengan Permenkumham No. 7/2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris (“Permenkumham”). Pada prinsipnya Permenkumham ini merupakan satu langkah yang baik, namun sepertinya masih perlu penjelasan dan pengaturan teknis yang lebih detail.

Majelis Kehormatan Notaris

Berdasarkan Pasal 66 A (3) UU NO. 30/2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 2/2014 tentang Jabatan Notaris, maka kemudian Menteri Hukum dan HAM RI menerbitkan Peraturan No. 7/2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.[3]

Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari 7 orang yang terdiri dari 1 Ketua, 1 Wakil Ketua, dan 5 anggota. Majelis Kehormatan Notaris dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali. Unsur Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari pemerintah, Notaris, dan ahli/akademisi.

Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari: (a) Majelis Kehormatan Notaris Pusat (dibentuk oleh Menteri, berkedudukan di ibukota Negara, DKI Jakarta); (b) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (dibentuk oleh Dirjen atas nama Menteri, berkedudukan di ibukota Provinsi). Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap Majelis Kehormatan Wilayah yang berkaitan dengan tugasnya. Dalam melaksanakan tugas pembinaan tersebut, Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.[4]

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dibentuk untuk menjalankan fungsi melakukan pembinaan dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya dan memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta. Untuk itu Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas:[5]

  1. melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim; dan
  2. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.

 

Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berdasarkan Keputusan Rapat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah meliputi:

  1. pemeriksaan terhadap Notaris yang dimintakan persetujuan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim;
  2. pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
  3. pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau protocol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

 

Majelis Pemeriksa

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah membentuk majelis pemeriksa bersifat ad hooc. Majelis pemeriksa beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri dari setiap unsur anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Majelis pemeriksa terdiri atas:

  1. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
  2. 2 (dua) orang anggota.

Dalam melakukan pemeriksaan, Majelis Pemeriksa dibantu oleh 1 (satu) sekretaris. Pembentukan majelis pemeriksa dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima.

 

Majelis pemeriksa berwenang memeriksa dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim terkait pengambilan fotokopi minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta dan/atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan pemanggilan Notaris.

 

Setiap hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa dilaporkan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib mengirim laporan setiap bulan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat.

 

Majelis Pemeriksa wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga. Apabila terjadi hal demikian, maka Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menunjuk penggantinya.

 

Permohonan persetujuan pengambilan minuta akta atau protokol Notaris dan pemanggilan Notaris oleh pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang terkait dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris diajukan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja Notaris yang bersangkutan. Permohonan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan.

 

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat paling sedikit:

  1. Nama Notaris;
  2. Alamat kantor Notaris;
  3. Nomor akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam

penyimpanan Notaris; dan Pokok perkara yang disangkakan.

 

Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan yang masuk dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

 

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut terlampaui, maka Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dianggap menerima permintaan persetujuan.

 

Dalam melakukan pemeriksaan, Majelis Pemeriksa berwenang melakukan pemanggilan terhadap Notaris berdasarkan adanya permohonan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim. Pemanggilan terhadap Notaris dilakukan melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

 

Dalam keadaan mendesak pemanggilan dapat dilakukan melalui faksimili dan/atau surat elektronik yang segera disusul dengan surat pemanggilan. Pemanggilan terhadap Notaris dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari sebelum pemeriksaan dilakukan.

 

Notaris wajib hadir memenuhi panggilan majelis pemeriksa dan tidak boleh diwakilkan. Dalam hal Notaris tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut. Majelis Pemeriksa dapat mengambil keputusan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim.

 

Majelis Pemeriksa memberikan persetujuan atau penolakan setelah mendengar keterangan langsung dari Notaris yang bersangkutan. Keterangan Notaris terperiksa dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

 

Dalam hal Majelis Pemeriksa memberikan persetujuan atas permohonan penyidik, penuntut umum, atau hakim, Notaris wajib:

  1. memberikan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang diperlukan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim; dan
  2. menyerahkan fotokopi minuta akta dan/atau suratsurat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan dibuatkan berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh Notaris dan penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

 

Pengambilan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris dilakukan dalam hal:

  1. adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
  2. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana;
  3. adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
  4. adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; atau
  5. adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).

 

Pemberian persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan Notaris, dilakukan dalam hal:

  1. adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris;
  2. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundangundangan di bidang hukum pidana;
  3. adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
  4. adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas Minuta Akta; atau
  5. adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).

 

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dapat mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan di hadapan penyidik.

 

Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris

Majelis Pengawas Notaris (“Majelis Pengawas”) adalah suatu badan yang mempunyai “kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris”.[6]

 

Majelis Kehormatan Notaris (“MKN”) adalah suatu badan yang mempunyai “kewenangan untuk melakukan pembinaan Notaris” dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.[7]

Apabila melihat pengertian Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris di atas, maka Majelis Pengawas dan MKN itu memiliki persamaan, yaitu sama-sama melakukan pembinaan Notaris. Apakah kemudian anggota Majelis Pengawas dimungkinkan rangkap jabatan dengan MKN? Pembinaan seperti apakah yang merupakan wewenang Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris? Tidak ada penjelasan dalam Permenkumham terkait perbedaan kewenangan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas dan MKN.

Apabila dilihat sekilas, sepertinya Majelis Kehormatan Notaris merupakan penggantian dari sebagian kewenangan Majelis Pengawas yang telah diamputasi oleh Putusan MK No. 49/PUU-X/2013. Namun demikian, prinsipnya tentu dipahami bahwa secara fungsional seharusnya Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris adalah dua lembaga yang berbeda.   

Fungsi Pengawasan vs Fungsi Pembinaan  

Majelis Pengawas seharusnya melakukan fungsi pengawasan secara komprehensif terhadap kegiatan kenotariatan yang dilakukan oleh seorang Notaris. Pengawasan seharusnya bersifat berkala, regular dan teratur, seperti pemeriksaan repertorium yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya kesalahan dan kealpaan dalam praktek yang dilakukan oleh Notaris. Pengawasan dilakukan meskipun tidak ada pengaduan dari masyarakat yang menerima pelayanan hukum dari Notaris. Kalaupun terdapat kesalahan atau ketidakmengertian dalam praktek kenotariatan, maka Majelis Pengawas berwenang untuk memberitahu dan mengingatkan sesuai asas, prinsip dan ilmu kenotariatan yang benar. Fungsi pengawasan dilakukan untuk mencegah timbulnya permasalahan hukum.

Sementara itu, Majelis Kehormatan Notaris memiliki kewenangan pembinaan apabila telah terdapat pengaduan dari masyarakat yang menerima pelayanan hukum dari Notaris. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berwenang bertindak apabila telah terjadi masalah hukum dan/atau sengketa yang melibatkan para pihak, sehingga diperlukan adanya alat bukti atas perbuatan hukum yang telah dilakukan para pihak dan/atau adanya dugaan kesalahan/tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.  Pembinaan dalam hal ini bisa dipahami sebagai pengayoman dan perlindungan hukum terhadap Notaris yang telah melaksanakan tugas jabatannya berdasarkan asas, prinsip, dan ilmu kenotariatan yang benar.    

Preventif vs Reaktif Kuratif

Majelis Pengawas melaksanakan  kewenangan yang bersifat preventif, yaitu menjaga dan mencegah agar Notaris tidak terlibat dalam suatu permasalahan hukum.

Sementara Majelis Kehormatan Notaris melaksanakan kewenangan yang bersifat reaktif dan kuratif. Reaktif, karena Majelis Kehormatan Notaris baru bertindak apabila terdapat permohonan dari penyidik, penuntut umum dan hakim, sebagai akibat timbulnya permasalahan hukum terkait Notaris dan/atau produk hukum yang dihasilkan Notaris. Kuratif, karena Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (berdasarkan hasil eksaminasi Majelis Pemeriksa) memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mendudukan permasalahan hukum yang sebenarnya terjadi, apabila timbul sengketa dan/atau tindak pidana yang melibatkan Notaris atau produk hukum yang dibuat oleh Notaris. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah memiliki diskresi untuk menolak atau menyetujui permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa.     

Kewenangan Pembinaan

Beberapa hal terkait teknis tugas dan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris masih menjadi pertanyaan. Pembinaan seperti apa yang merupakan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris? Apakah Majelis Kehormatan Pusat hanya memiliki kewenangan pembinaan Majelis Kehormatan Wilayah, bukan pembinaan Notaris? Pembinaan seperti apa yang harus dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah? Mengapa Majelis Kehormatan hanya ada sampai wilayah Propinsi, bukan Kabaupaten/Kota? 

Menurut DR. Habib Adjie, SH, M.Hum hingga saat ini belum ada data terkait jumlah Notaris dan PPAT yang akurat. Namun beliau memperkirakan bahwa jumlah Notaris sekitar 14.000 orang. Tentunya ini merupakan jumlah yang sangat besar.

Melihat jumlah tersebut pembinaan Notaris seharusnya adalah gerakan yang bersifat preventif, masif dan berkesinambungan, tidak hanya sekedar reaktif (apabila terjadi masalah hukum) seperti yang tergambar dalam Permenkumham No. 7/2016 tersebut. 

Apabila melihat definisi kata “pembinaan” menurut kamus bahasa Indonesia adalah: “(1) proses, cara, perbuatan membina (negara, dsb); (2) Pembaharuan, penyempurnaan; (3) usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.”

Berbicara mengenai program pembinaan maka ada beberapa hal yang seharusnya menjadi dasar dan prioritas program pembinaan. Target pembinaan harus jelas. Program pembinaan juga harus dilakukan secara efisien dan efektif, dengan output, outcome dan impact yang harus jelas dan terukur.

Apabila Majelis Kehormatan Notaris Wilayah bersifat reaktif, maka Majelis Kehormatan Notaris Pusat seharusnya dapat memiliki kewenangan pembinaan dalam konteks “thinker” yang bertugas membuat policy serta grand design strategy progam pembinaan Notaris. Pelaksanaan pembinaan harus meliputi pemantauan, pendampingan, dan pengayoman oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berdasarkan skala prioritas dan urgensitas masalah yang biasa terjadi dalam praktek kenotariatan.

 

Memperbaiki dan Melengkapi Database Notaris

Apabila Majelis Kehormatan Notaris Wilayah memiliki kewenangan melakukan pembinaan Notaris, maka database lengkap Notaris, peta persebaran, dan kategori Notaris yang dikualifikasikan memerlukan prioritas pembinaan tentunya menjadi hal yang utama. Apabila ingin hasil yang optimal, maka pembinaan tentunya tidak bisa dilakukan secara acak. Pembinaan seharusnya dilakukan secara tersruktur, terus menerus, berkesinambungan dengan target jelas dan terukur (tidak semata-mata bersifat reaktif). Misalnya, pembinaan dan pendampingan berkala dapat berfokus pada Notaris yang baru diangkat dan minim pengalaman.

Database lengkap Notaris seharusnya merupakan hal yang mudah, mengingat Notaris diangkat oleh instansi pemerintah dengan pemenuhan persyaratan yang relatif panjang baik dari sisi kualifikasi pendidikan, persyaratan magang, ujian kode etik hingga rekomendasi organisasi profesi. Seharusnya pembuatan database lengkap menjadi sesuatu yang sangat mudah.

Namun demikian, sayangnya pencarian data dan informasi mengenai berapa jumlah pasti Notaris yang telah diangkat di Indonesia melalui media internet saja merupakan sesuatu yang sangat sulit. Tidak ada satu pun data lengkap yang tersaji baik dan lengkap di website institusi yang mengangkat Notaris maupun website organisasi profesi. Begitu pula yang terjadi dengan database PPAT di Indonesia. Penelusuran pada website Kemenkumham, BPN, INI dan IPPAT tentang jumlah Notaris dan PPAT di Indonesia saat ini tidak ditemukan. Website Kementerian Hukum dan HAM RI hanya menjelaskan lowongan posisi Notaris di beberapa daerah di Indonesia, tanpa menjelaskan berapa jumlah pasti Notaris yang sudah diangkat.

Data mengenai berapa jumlah pasti PPAT yang telah diangkat oleh BPN juga sama sulitnya. Website BPN tidak menjelaskan berapa jumlah PPAT di seluruh Indonesia, padahal PPAT merupakan rekan kerja yang utama dari BPN.  Sementara PPAT juga merupakan jabatan yang rentan masalah hukum dan tentunya memerlukan perlindungan hukum yang lebih optimal. Kondisinya saat ini justru PPAT tidak memiliki perlindungan jabatan secara hukum seperti halnya Notaris.

Website organisasi profesi baik INI maupun IPPAT juga tidak memaparkan berapa jumlah Notaris dan PPAT yang telah diangkat atau terdaftar di organisasi profesi saat ini. Website INI berupaya menampilkan sebagian profil data anggotanya, namun demikian ada juga komentar dari anggota yang mengeluh bahwa data tersebut jauh dari kata lengkap. Ada pula anggota yang mengeluh bahwa data mereka di website tersebut tidak update. Kepindahan Notaris ke wilayah lain tidak terekam dengan baik. Wacana pembuatan KTA baru bagi PPAT oleh kepengurusan PP-IPPAT saat ini dengan alasan memperbaiki database PPAT juga sebenarnya merupakan sebuah jawaban atas realita yang terjadi.

Prediksi jumlah Notaris di Indonesia hanya pernah ditulis dalam sebuah artikel di medianotaris.com, yang diperkirakan mencapai 13.000 orang. Database merupakan hal yang utama apabila ingin membenahi permasalahan Notaris di Indonesia.

 

Eliminasi Potensi Pertambahan Jumlah Notaris Bermasalah Hukum

Majelis Kehormatan Notaris juga seharusnya mampu membuat mapping problem hukum yang berpotensi melibatkan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris Pusat sebaiknya melakukan eksaminasi dan kajian mendalam atas semua yurisprudensi dimana Notaris sebagai pihak di dalamnya, benchmark Berita Acara Pemeriksaan dalam proses penyidikan yang melibatkan Notaris, melakukan updating peraturan perundang-undangan yang berlaku, membuat standard operating procedure yang jelas mengenai hal-hal yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan Notaris dalam memberikan jasa pelayanan hukum serta melakukan penemuan-penemuan hukum terkait praktek kenotariatan terkini. Selanjutnya hal tersebut disosialisasikan secara baik kepada seluruh Notaris di Indonesia, sehingga potensi permasalahan hukum yang melibatkan Notaris bisa dicegah. Potensi pertambahan jumlah Notaris bermasalah dengan hukum harus mampu dieliminasi dengan melakukan rangkaian program pembinaan yang terstuktur, masif dan berkesinambungan.

Proporsionalitas pertambahan jumlah Notaris di seluruh Indonesia setiap tahunnya juga perlu diperhatikan secara baik oleh Majelis Kehormatan Notaris Pusat. Pencegahan praktek kenotariatan secara serampangan, yang hanya memikirkan aspek ekonomis semata tanpa memperhatikan asas, prinsip dan ilmu kenotariatan secara baik perlu mendapat perhatian dan solusi dari Majelis Kehormatan Notaris Pusat.

Data yang diperoleh dari DR. Habib Adjie, SH. M.Hum, pada saat ini tercatat 25 (dua puluh lima) program studi magister kenotariatan di seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh 15 (lima belas) perguruan tinggi negeri serta 10 (sepuluh) perguruan tinggi swasta. Namun beliau tidak dapat memberikan data tentang berapa jumlah lulusan program studi magister kenotariatan di Indonesia setiap tahunnya, karena hingga kini belum ada data yang pasti. Secara kuantitatif, banyaknya penyelenggara program studi tentu tentu berbanding lurus dengan jumlah lulusan. Kondisi ini tentu sangat berbeda dengan pada saat masa pendidikan kenotariatan hanya diselenggarakan oleh 5 (lima) Perguruan Tinggi Negeri di seluruh Indonesia. Namun secara kualitatif, tentunya ilmu dan kapasitas para lulusan magister kenotariatan yang tentunya minim pengalaman masih menjadi pertanyaan yang harus dijawab. Keresahan dan wacana Dikti yang akan menghilangkan magister kenotariatan dari perguruan tinggi, dan dikembalikan sebagai pendidikan profesi[8] sebaiknya disikapi sebagai adanya “problem warning” yang harus segera dicarikan solusinya. Pertumbuhan lulusan program studi kenotariatan seharusnya berkorelasi baik dengan kuantitas dan kualitas Notaris mendatang.

Dengan dilaksanakannya pembinaan secara baik dimana termasuk di dalamnya pemantauan, pendampingan, pengayoman, maka output, outcome dan impact akhir yang diharapkan tentunya bermuara pada perlindungan hukum kepada Notaris. Output yang diharapkan tentunya berkurangnya jumlah Notaris yang bermasalah dengan hukum. Majelis Kehormatan Notaris bukan semata-mata jabatan struktural, namun harus diimbangi dengan kemampuan untuk mengelola seluruh permasalahan yang ada terkait dunia kenotariatan. Semua itu merupakan tantangan besar bagi Majelis Kehormatan Notaris mendatang.  

 

Catatan kaki (footnote)

[1] www.hukumonline.com/30 Mei 2013.

[2] www.mahkamahkonstitusi.go.id/28 Agustus 2015.

[3] Pasal 1 (1) Permenkumham No. 7/2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

[4] Pasal 17 Permenkumham No. 7/2016 tentang majelis Kehormatan Notaris.

[5] Pasal 18 Permenkumham No. 7/2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

[6] Pasal 1 (3) Permenkumham No. 7/2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

[7] Pasal 1 (1) Permenkumham No. 7/2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

[8] www.hukumonline.com/18 Desember 2014.

 

 

* Dhyah Madya Ruth S. N. adalah Notaris-PPAT di Kabupaten Bogor, tercatat sebagai anggota       INI & IPPAT.

* Indonesia Notary Community (INC) merupakan kelompok diskusi, khususnya di bidang          ilmu hukum kenotariatan, yang digagas oleh Dr. Habib Adjie, SH, MHum. Catatan ini terinspirasi    dari pendapat yang disampaikan oleh para pakar dalam kelompok diskusi INC.

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts

Comments are closed.