Jati Diri Notaris

Herlien Budiono

Herlien Budiono

“URIP IKU URUP, HIDUP ITU NYALA (Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain disekitar kita; falsafah Jawa)” 

I. NOTARIS ADALAH PEJABAT UMUM

Di dalam sistem hukum Latin, notaris selaku pejabat umum memang mau tidak mau harus diakui keberadaannya, mengingat diakuinyanya alat-alat bukti yang terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah, demikian Pasal 1966 Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd). Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan di bawah tangan. Guna memenuhi pembuatan akta otentik dibutuhkan pejabat yang akan membuatkannya yang tersirat di dalam ketentuan Pasal 1868 KUHPerd:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”.

Yang dimaksudkan dengan pegawai umum atau pejabat umum:

“Pejabat umum adalah organ negara, yang diperlengkapi dengan kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata”.

Dengan demikian, notaris adalah pejabat umum dan bukan pegawai negeri.
Notaris di dalam bidang hukum secara professional terikat, sejauh kemampuannya, untuk mencegah penyalah gunaan dari ketidak pahaman atas ketentuan hukum dan kesempatan yang diberikan oleh undang-undang. Jabatan notaris Latin mempunyai ciri utama yakni melaksanakan tugas publik di bidang hukum perdata dan karena itu menjalankan sebagian dari tugas kenegaraan. Kedudukan notaris adalah tidak memihak dan mandiri (impartiality and independency = onpartijdigheid en onafhankelijkheid) – simbol keamanan dalam hukum (perdata).

Sedikit mengenai sejarah notariat Latin .
Sejarah dari notariat Latin yang dikenal sekarang dimulai pada abad ke 11-12 di pusat perdagangan Italia Utara dengan ciri-ciri bahwa notaris diangkat oleh negara, melayani masyarakat serta menerima honorarium untuk pekerjaannya. Figur atau bentuk yang mendua, yakni bertugas sebagai pejabat negara dan sekaligus menjalankan pekerjaan (beroep). Penvebaran notariat dari Bologna maupun Padua ke negara Eropa lainnya dimana masing-masing negara mengambil alih lembaga notariat dengan disesuaikan pada lembaga hukum negaranya masing-masing; tetapi pada dasarnya tetap pada struktur notariat Latin.
Lodewijk de Heilige (Louis yang Saleh) dari Perancis (+ 1270 atau 1269 ) adalah orang yang pertama kali memberikan kedudukan tersendiri bagi notaris dan dipisahkan dari pengadilan dan para hakim. Kepada akta notaris diberikan kekuatan otentik serta mempunyai kekuatan eksekusi seperti keputusan hakim; juga kepada notaris diwajibkan untuk melakukan penyimpanan minuta. Dua abad berikutnya Perancis mengalami kemerosotan moral dan mutu seperti di Itali. Kehancuran dunia notariat terjadi pada akhir abad ke 14 hingga abad ke 15 di Italia, tetapi melanda juga negara Eropa lainnya karena adanya pengangkatan notaris yang berlebihan yakni adanya jual beli jabatan notaris yang dilakukan oleh pejabat yang mengangkat notaris; keadaan tersebut mengakibatkan terjadinya kemerosotan baik moral maupun kemampuan para notaris. Pada waktu itu para notaris hanya menjadi “budak penyalin akta” saja; suatu suasana dari ketidak mampuan dan ketidak jujuran (onkunde en onbetrouwbaarheid) dari para notaris. Tidak mengherankan timbulnya lontaran ungkapan-ungkapan dan sindiran yang menyakitkan mengenai notaris¬ pada waktu itu:

“Kebodohan notaris merupakan ”makanan” bagi pengacara (Ignorantia notariorum, panis advocatorum)
“Kebodohan notaris mengakibatkan kehancuran dunia” (Stultitia notariorum mundus perit).

Pada abad 16 dunia notariat di daratan Eropa mulai “sehat” kembali.
Di Nederland, yang merupakan cikal bakal notariat di Indonesia, dimulai akhir abad 13 di Utrecht. Uskuplah yang melakukan jabatan notaris, karena pada waktu itu hanya gereja yang mempunyai organisasi yang mapan. Pada waktu itu para notaris adalah rohaniwan, entah diangkat oleh gereja entah oleh negara. Pada abad pertengahan juga mengalami kemerosotan moral dan mutu notaris serta notaris pada waktu itu dihubungkan dengan kebodohan, keteledoran, dan korupsi. Masyarakat tidak membedakan lagi apakah suatu akta dibuat oleh seorang notaris, procureur (pengacara), hakim atau guru. Pada kira-kira abad 18 pemerintah mengambil kebijakan bahwa untuk sementara waktu tidak mengangkat notaris baru dan membatasi dengan ketat pengangkatan notaris. Keadaan kemudian berubah dan terbukti bahwa setelah para notaris bekerja keras serta bersikap luhur, maka notaris memperoleh imagonya kembali. Dengan demikian notaris yang asal mulanya hanya bertugas sebagai “penjaga pintu air” (sluiswachter) atau “pengurus penguburan (lijkbezorger)” terangkat martabatnya menjadi pejabat umum yang disejajarkan dengan kalangan intelektual.

II. MEMPERTAHANKAN CITRA NOTARIS

Perilaku seseorang terkemas di dalam kebiasaan atau habit yang sadar atau tidak sadar kita jalankan sehari-hari dan terjalin pada tiga dimensi, yakni knowledge (ilmu pengetahuan), skill (ketrampilan) dan desire (keinginan) . Lebih lanjut oleh Covey dikatakan, bahwa kalaupun kita tahu untuk berinteraksi dengan orang lain secara efektif kita harus mendengarkan orang lain. Namun, mungkin kita tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya atau kita tidak tahu bagaimana harus mendengarkan orang lain. Membentuk suatu kebiasaan atau habit kita harus mengaktifkan ketiga dimensi tersebut melalui suatu proses yang dimotivasi untuk mencapai tujuan tertentu yang lebih “tinggi” dengan kemauan yang didasarkan pada pemikiran apa yang diinginkan sekarang dan kemudian hari. Dimulai dengan kebiasaan atau habit yang apabila dilakukan secara terus menerus akan menjadi karakter.

Sebagaimana kita ketahui, kehidupan masyarakat berubah dan berkembang. Demikian pula telah terjadi perubahan dan perkembangan di dunia notariat. Jabatan notaris terus menerus mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dalam artian perubahan-perubahan di dalam mempersiapkan para notaris untuk kepentingan masyarakat, diantaranya diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), penyesuaian praktik notaris terhadap kemajuan teknologi informasi, pengaturan mengenai pendidikan notaris, pengawasan negara melalui Majelis Pengawas dan pengawasan oleh organisasi profesi melalui Dewan Kehormatan.

Pengamatan terhadap tugas dan jabatan notaris akan terus berlangsung, diantaranya:
Apakah notaris masih tetap diperlukan, apakah notaris pejabat umum atau pejabat tata usaha, apakah perlu adanya jaminan dalam bentuk peraturan bahwa notaris menjalankan jabatannya secara tidak berpihak dan mandiri, apakah notaris dalam melaksanakan jabatannya dalam semangat sebagai pengabdi masyarakat, menjalankan beroep ataukah sebagai pengusaha (bedrijf) , apakah notaris itu bebas memilih tempat kedudukan atau ditempatkan pemerintah, bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap notaris mengenai tugas jabatan dan kode etiknya, bagaimana dengan kedudukan Ikatan Notaris Indonesia dalam kancah profesi “kepercayaan” ini, masih dipercayakah oleh masyarakat akan integritas para notaris yang tergabung di dalam Ikatan Notaris Indonesia ?
Jelas bahwa notaris bukan pengusaha. Pengusaha adalah orang yang mempunyai kegiatan dengan tujuan utamanya adalah untuk melayani kepentingan sendiri dan mencari keuntungan.

Notaris diangkat oleh negara akan tetapi secara ekonomis dan sosiologis menjalankan suatu pekerjaan bebas, vrije beroep. Menjalankan pekerjaan bebas di dalam masyarakat merupakan tugas notaris sebagai tumpuan pusat kepercayaan dari nilai-nilai masyarakat yang awam dalam bidang hukum untuk membela kepentingan masyarakat dari dunia yang penuh ketidak pastian dan birokrasi.

Patut disayangkan bahwa bersamaan dengan perkembangan zaman ada kecenderungan bahwa tujuan komersial (mengumpulkan kekayaan) telah berhasil mengeyampingkan tugas mulia seorang notaris. Hal tersebut dapat menimbulkan batasan yang tidak jelas lagi antara beroep dan bedrijf. Di dalam situasi memudarnya batas antara beroep dan bedrijf maka tempat dan jabatan notaris sebagai pejabat umum di dalam masyarakat akan menghapuskan pula sifat hubungan “mistik” antara notaris dengan kliennya, sehingga notaris hanya menjalankan semacam pekerjaan administratif saja. Sifat pelayanan notaris sebagai jabatan kepercayaan di dalam menjalankan jabatan tersebut tidak sesuai dengan sifat entrepreneurship (kewiraswataan): Kemandirian dan ketidak berpihakan notaris di dalam menjalankan jabatannya merupakan ”penghalang” bagi notaris untuk berperilaku sebagai seorang pengusaha. Notaris berkewajiban untuk memberikan informasi dan konsultasi kepada para kliennya. Kewiraswastaan, dalam arti kata yang sebenarnya mempunyai ciri yang berbeda dengan kemandirian dan ketidak berpihakan .

Perlu kiranya para notaris mengingat kembali dan menghayati sumpah /janji jabatan notaris dan tidak hanya sebagai formalitas diucapkan lafal sumpah/janji sebelum notaris menjalankan jabatannya, namun merupakan sumber norma jati diri notaris sebagaimana disebutkan di dalam lafal sumpah Pasal 4 UUJN yang berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.
bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai notaris.

bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.
bahwa saya untuk diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.”

Disamping sumpah jabatan masih ada pijakan notaris untuk berperilaku sesuai dengan Kode Etik Notaris sebagaimana telah ditentukan di dalam Pasal 83 ayat (1) UUJN yang mengamanatkan agar organisasi notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris. Selanjutnya ditindak lanjuti di dalam Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia yang mengatakan:

“Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, Perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidan moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan”.

Khususnya di dalam Bab III dari Kode Etik Notaris telah dimuat ketentuan mengenai Kewajiban, Larangan dan Pengecualian untuk perilaku notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris.

Apa yang perlu kita lakukan agar mengurangi dan kalau dapat menghilangkan erosi notaris di dalam menjalankan jabatannya agar sesuai dengan nilai dan moral yang diharapkan.

Notaris sebagai pengabdi masyarakat menjalankan sebagian tugas negara dan karena itu sangat penting bagi para notaries didalam memangku jabatannya untuk memberi pelayanan kepada masyarakat dan demi untuk kepentingan masyarakat. Notaris harus mau dan harus dapat memperlihatkan betapa pentingnya posisi seorang notaris di dalam dunia hukum yang menganut sistem hukum Latin terutama di dalam pembuatan akta otentik sebagai alat bukti yang terkuat. Caranya, dengan berperilaku sehari-hari di dalam menjalankan jabatannya dapat menyakinkan masyarakat bahwa betul-betul jabatan notaris tidak saja dijalankan secara jujur dan benar tetapi ikut serta menentukan nilai-nilai kehidupan masyarakat.

Untuk dapat mendukung pelaksanaan jabatan notaris tiada jalan lain agar para notaris memperdalam secara terus menerus baik ilmu hukum pada umumnya khususnya ilmu hukum kenotariatan maupun disiplin ilmu lainnya yang langsung dan tidak langsung berhubungan dengan jabatan notaris. Notaris harus selalu siap menghadapi segala perubahan.

Mengutip pidato Bapak Suharto, pada waktu pembukaan Kongres ke XV di Jakarta yang mengatakan:

“Lebih-lebih, karena dinamika yang akan kita alami dalam waktu-waktu yang akan datang sangat memerlukan ketertiban dan kepastian aturan main di segala bidang, dengan kata lain, memerlukan kepastian hukum”.

Ketertiban dan kepastian hukum tersebut dapat tercapai jika tugas jabatan notaris dilaksanakan dengan baik dengan menjunjung nilai-nilai moral dalam masyarakat yaitu jujur, penuh tanggung jawab, rajin, dapat dipercaya, integritas yang tinggi, bersikap positif, dan tekun.

III. BEBERAPA KUNCI SIKAP DAN PERILAKU NOTARIS

Pada dasarnya seorang notaris wajib membekali dirinya dengan intelektualitas dan spiritualitas yang memadai. Bekal intelektualitas diperoleh dari pendidikan formal, magang dan pengalaman di dalam praktik. Bekal spiritualitas seharusnya telah “ada” pada diri notaries yang timbul dari dalam diri sendiri, dari dalam hati nurani (conscience), dan terjabarkan di dalam perilaku yang harus ditempa secara terus menerus mengingat tantangan yang dihadapi dalam kehidupan kenuniawian yang semakin kompleks dan masyarakat yang terus menerus berubah.

Notaris sebagai pengemban jabatan kepercayaan memiliki keakhlian yang berkeimluan dalam bidang kenotariatan sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Secara pribadi notaris bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya. Sumpah/janji jabatan notaris dan Kode Etik Notaris merupakan sumber norma jati diri notaris dan dari norma tersebut lahir beberapa kunci bagaimana notaris seyogyanya bersikap dan berperilaku di dalam menjalankan jabatannya.

a. ASAS-ASAS ETIKA PROFESI
1. Asas kejujuran, keterbukaan dan kewajaran;
2. Asas kehati-hatian, keseksamaan dan keyakinan yang masuk akal;
3. Asas menghindari perilaku profesional yang tidak layak dan tidak beradab;
4. Asas mencegah praktik yang tidak sah, tidak layak dan pantas;
5. Asas kepercayaan dan konfidensialitas;
6. Asas saling menghormati sesama rekan demi memelihara martabat dan integritas jabatan notaris;
7. Asas tidak mencari popularitas;

b. KEWAJIBAN NOTARIS
1. Senantiasa melakukan tugas jabatannya menurut ukuran yang tertinggi dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak memihak;
2. Di dalam menjalankan jabatan notaris jangan dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi;
3. Tidak memuji diri sendiri dan tidak memberikan imbalan atas pekerjaan yang diterimanya;
4. Hanya memberi keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya;
5. Berusaha menjadi penyuluh masyarakat dalam bidang jabatannya;
6. Memelihara hubungan sebaik-baiknya dengan para penjabat pemerintah terkait maupun dengan para profesional hukum lainnya;
7. Menghormati dan mematuhi tindakan disipliner dan putusan dari organisasi profesi;
8. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan tetap setia pada cita-cita yang luhur;
9. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang masalah klien karena kepercayaan yang diberikan kepadanya, bahkan setelah klien meninggal dunia.

c. BERMORAL TINGGI
1. Menjaga keseimbangan mental dan batin dalam menjalankan jabatan;
2. Memperlakukan diri sendiri dengan benar;
3. Memperlakukan orang lain dengan benar;
4. Memperlakukan masyarakat dengan benar.

c. STANDAR MINIMUM PENGEMBAN JABATAN NOTARIS
1. Penguasaan pengetahuan dan keakhlian hukum kenotariatan;
2. Pelaksanaan jabatan notaris ditujukan untuk penciptaan ketertiban dan kepastian hukum di masyarakat;
3. Pengendalian diri dengan kadar yang tinggi melalui proses internalisasi seperangkat nilai-nilai moralitas jabatan notaris;
4. Penghargaan atas status sosial tertentu yang melambangkan pencapaian prestasi pengabdian jabatan notaris untuk masyarakat.

Dengan kualitas seperti tersebut diatas, pengemban jabatan notaris seyogyanya memiliki kedudukan distinktif di dalam masyarakat. Dengan reputasi sebagai notaris yang memiliki kebijakan praktis (practical wisdom), pengemban jabatan notaris dituntut untuk berperilaku dan berwawasan moral atau setidaknya konsisten dengan moralitas umum yang hidup dan diterima masyarakat pada umumnya.

d. LANGKAH BERPIKIR SEBAGAI ALASAN PEMBENAR DALAM BERSIKAP SEBAGAI NOTARIS
1. Moral perilaku didasarkan pada kewajiban yang melekat pada peran pelaku jabatan notaris;
2. Kewajiban berperilaku sebagai notaris didukung bahwa perilaku semacam itu memang dituntut oleh peran pelaku jabatan notaris;
3. Menempatkan kewajiban berperilaku kedalam konteks institusional yaitu kode etik notaris yang mendorong tumbuhnya peran semacam itu;
4. Berfungsinya institusi semacam itu adalah sesuatu yang secara moral baik.

Kesimpulan: Sejarah membuktikan bahwa hanya dengan bekerja keras dan bersikap luhur, citra notaris dan lembaga notariat dapat dipertahankan.

(Sumber : Majalah MINUTA terbitan Juli 2013)

– 0 –

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts

Comments are closed.