Rancangan Permenkumham Tentang Tatacara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris

RANCANGAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIANOMOR … TAHUN…TENTANGTATA CARA PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP NOTARIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif […]

Perjanjian Perkawinan

(Disarikan oleh : Dhyah Madya Ruth SN*) Apabila kita melihat kembali kepada sejarah peraturan perundang-undangan, maka sesungguhnya negara telah berupaya mengatur hal-hal yang terkait harta benda suami dan istri, baik yang diperoleh sebelum perkawinan, dalam maupun setelah perkawinan. Namun, dalam prakteknya kerap kali terdapat berbagai alasan yang bersifat personal dan subjektif, sehingga ada kalanya calon suami dan istri berkeinginan memisahkan harta benda mereka masing-masing, dimana harta benda yang diperoleh oleh masing-masing […]

Memahami Dan Mengerti : Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

(Oleh : Dr. Habib Adjie, SH, MHum) • BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum. • BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi: a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai […]

Eksaminasi (Terpilih) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Notaris

  (Oleh : Dr. Habib Adjie, SH, MHum)   JIKA SURAT/DOKUMEN YANG DIJADIKAN DASAR PEMBUATAN AKTA NOTARIS, YANG KEMUDIAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN SURAT/DOKUMEN TERSEBUT DINYATAKAN PALSU  : DOKUMEN YANG KEMUDIAN DINYATAKAN PALSU OLEH PUTUSAN PENGADILAN ATAU OLEH INSTANSI YANG MEMBUAT SURAT/DOKUMEN YANG BERSANGKUTAN ATAU DICABUT OLEH INSTANSI YANG MEMBUATNYA, APAKAH AKTANYA AKAN PALSU JUGA ? DALAM PEMBATALAN AKTA NOTARIS OLEH PARA PIHAK, APAKAH MEMBATALKAN AKTA ATAU ISI AKTA ? JIKA […]

Saksi Akta Notaris Kedudukan Saksi Akta Notaris

(Oleh : Dr. Habib Adjie, SH, MHum)   Dalam Pasal 38 ayat (4)  huruf  UUJN – P, bahwa pada bagian akhir (penutup) akta wajib memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan,  jabatan, kedudukan, dan tempt tinggal dari tiap-tiap saksi akta. Dan pelanggaran terhadap Pasal 38 UUJN – P berdasarkan Pasal 41 UUJN – P mengakibatkan  akta hanya mempunyai kekuatan pe,buktian sebagai akta dibawah tangan, yaitu : Pelanggaran terhadap ketentuan […]

Tentang Yayasan, Perkumpulan, dan Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Penerima Bantuan Sosial

SOLUSI :A. YAYASAN : 1. PENDIRIAN BARU YAYASAN.2. YAYASAN YANG DIDIRIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN, TAPI PENGESAHAN SEBAGAI BADAN HUKUMNYA BELUM/ TIDAK DIURUS, SEKARANG YAYASAN TERSEBUT AKAN DIURUS/DISELESAIKAN PENGESAHAN SEBAGAI BADAN HUKUMNYA,3. YAYASAN YANG DIDIRIKAN SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN, DAN TELAH MEMENUHI KETENTUAN PASAL 15 A PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2013, SEKARANG YAYASAN TERSEBUT AKAN DIURUS/DISELESAIKAN PENGESAHAN SEBAGAI BADAN HUKUMNYA,4. […]

Majelis Kehormatan Notaris (Catatan Diskusi INC)

(Disusun Oleh : Dhyah Madya Ruth SN*)   Satu dekade lalu, profesi Notaris sebagai pejabat umum yang mewakili negara masih menjadi hal yang sangat istimewa. Notaris pada saat itu bisa digambarkan sebagai sosok ahli hukum yang mumpuni, berwibawa, bermartabat dan disegani masyarakat. Notaris menjadi jabatan kepercayaan masyarakat. Bahkan hingga ada satu kepercayaan dalam masyarakat bahwa belum sempurna suatu perbuatan hukum kalau belum dibuat dalam bentuk akta autentik. Akta autentik memiliki […]

Up Date & Up Grade Kenotariatan

(Oleh : Habib aAdjie, SH, MHum*)   MENGENAI : AKTA NOTARIS WAJIB DIBUAT DALAM BAHASA INDONESIA – APAKAH ADA SANKSINYA JIKA AKTA NOTARIS TIDAK DIBUAT DALAM BAHASA INDONESIA ? PERUBAHAN ISI AKTA, JIKA TERJADI KESALAHAN TULIS/KETIK – PASAL 48 UUJN – P HANYA MEMBOLEHKAN PERUBAHAN ISI AKTA, JIKA TERJADI KESALAHAN TULIS/ KETIK KESALAHAN TULIS DAN/ATAU KESALAHAN KETIK YANG TERDAPAT PADA MINUTA AKTA YANG TELAH DITANDATANGANI – NOTARIS BERWENANG UNTUK MEMBETULKAN […]

Serba Serbi Hukum Pertanahan Dalam Praktek Notaris Dan PPAT

(Oleh : Alwesius, SH, MKn)     SUBYEK HAK ATAS TANAH  STATUS SUBYEK MENENTUKAN STATUS TANAH YANG DAPAT DIMILIKI   JENIS HAK SUBYEK HAKNYA   HAK MILIK WARGA NEGARA INDONESIA (TUNGGAL) (Pasal 9 ayat 1 jo 21 ayat 1 UUPA) Pengecualiannya: Badan-badan yang ditunjuk (pasal 21 ayat 2 UUPA jo PP no. 38 tahun 1963)   HGU 1. WNI 2. Badan Hukum Indonesia (Pasal 30 UUPA) HGB 1. WNI 1. […]

Badan Hukum Perdata

(Oleh : AULIA TAUFANI, S.H.)   PT, YAYASAN, PERKUMPULAN, PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI RUSUN SERTA DANA PENSIUN Pengertian Badan Hukum Pasal 1653 KUHPerdataSelain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuinya sebagai demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan. Pasal […]